Kabar Ngetren/Jakarta – Dalam rangka memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Perencanaan Pembangunan Kota dan Manajemen Proyek. Kegiatan ini menjadi bagian dari program National Urban Development Project (NUDP), yang bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta World Bank. Bimtek ini berlangsung di Hotel Millennium Sirih, Jakarta, pada Selasa, (12/11).
Bimtek ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang komprehensif, efektif, dan berkelanjutan. Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan pelatihan tentang manajemen proyek pembangunan kota yang dapat diimplementasikan untuk mewujudkan infrastruktur perkotaan yang lebih baik. Restuardy Daud, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, menyatakan bahwa tujuan utama Bimtek adalah untuk memastikan aparatur pemerintah daerah memiliki keterampilan yang lebih baik dalam merencanakan dan mengelola proyek pembangunan kota yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Bimtek ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi aparatur dalam merancang rencana pembangunan kota yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga efektif dan berkelanjutan. Ini sangat penting agar pembangunan kota dapat berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah,” ungkap Restuardy Daud.
Salah satu dampak positif dari Bimtek ini adalah peningkatan integrasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan. Dengan adanya kolaborasi yang lebih baik antar pemerintah daerah, kementerian terkait, dan pihak swasta, diharapkan rencana pembangunan kota bisa lebih selaras dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.
Restuardy juga menyoroti pentingnya penggunaan instrumen PIMA (Performance Improvement Management Assessment) dan MFSA (Municipal Finance Self-Assessment) dalam penilaian kapasitas pemerintah daerah. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan merencanakan proyek pembangunan jangka panjang. Hasil dari penilaian ini nantinya akan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan pembangunan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di kota-kota yang terlibat dalam program NUDP.
Partisipasi dari 400 peserta yang berasal dari 13 kota pilot NUDP menjadi langkah nyata untuk memperluas dampak Bimtek ini. Diharapkan, hasil dari kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi kota-kota tersebut, tetapi juga dapat dijadikan model dalam peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan di berbagai daerah lain di Indonesia.
Dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui Bimtek ini, diharapkan proyek pembangunan di kota-kota seluruh Indonesia akan lebih terencana dengan baik, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan kota yang lebih berkelanjutan, efisien, dan mampu memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya.
