Kabar Ngetren/Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Untuk menjaga netralitas ini, Mendagri telah berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Untuk memastikan netralitas ASN, kami telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama dengan MenPANRB, Kepala BKN, Ketua Komisi ASN, dan Ketua Bawaslu pada 22 September 2022,” kata Mendagri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI dan Penjabat (Pj.) Kepala Daerah di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Selasa, (12/11).
Mendagri menegaskan bahwa peran Bawaslu sangat vital sebagai pengawas resmi dengan wewenang investigasi dalam pelaksanaan Pilkada.
“Bawaslu adalah wasit yang memiliki kewenangan investigasi. Kita berharap Bawaslu dapat menjalankan tugasnya secara efektif untuk menjaga netralitas ASN dan integritas Pilkada,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mendagri menggarisbawahi bahwa penyelenggara Pilkada, seperti KPU, memiliki peran penting dalam mensukseskan agenda nasional ini. Namun, keterlibatan pengawas Pilkada juga krusial agar proses pemilu berjalan aman, tertib, dan sesuai aturan.
“Kepada Penjabat Kepala Daerah (Pj. KDH), kami tegaskan bahwa mereka adalah petugas birokrasi yang bertugas menjaga jalannya pemerintahan tanpa berpihak pada partai politik manapun,” lanjut Tito.
Komitmen pemerintah dalam mensukseskan Pilkada Serentak 2024 tidak berhenti pada pengawasan. Mendagri Tito Karnavian memastikan bahwa pemerintah daerah (Pemda) telah memenuhi kebutuhan anggaran untuk Pilkada. Surat Edaran telah dikeluarkan kepada seluruh Pemda guna penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama penyelenggara dan aparat keamanan di daerah masing-masing.
Untuk menjamin keamanan selama Pilkada, Mendagri bersama stakeholder terkait, seperti Polri dan TNI, telah memetakan tingkat kerawanan di masing-masing daerah.
“Daerah yang dinilai rawan akan disiapkan pasukan cadangan untuk menjaga keamanan. Polri dan TNI telah mengatur penebalan pasukan sesuai kebutuhan,” tambahnya.
Langkah-langkah strategis ini menunjukkan komitmen Kemendagri dalam menciptakan Pilkada yang damai, transparan, dan kredibel, di mana seluruh elemen masyarakat dan ASN diharapkan berperan serta secara aktif dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia.
