Kabar Ngetren/Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya perhatian pemerintah daerah (Pemda) dalam melindungi pekerja migran di wilayah mereka masing-masing. Pernyataan ini disampaikan Mendagri usai bertemu dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis, (14/11).
Menurut Mendagri Tito, isu perlindungan pekerja migran menjadi sangat penting karena para pekerja migran menyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas. Selain itu, pekerja migran berhubungan erat dengan harkat dan martabat bangsa serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
“Perlindungan pekerja migran adalah isu strategis yang tidak bisa diabaikan,” tegasnya.
Mendagri menyoroti sejumlah masalah yang dihadapi pekerja migran dari tahap rekrutmen hingga perlindungan di luar negeri. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah memastikan proses rekrutmen dilakukan melalui lembaga resmi yang diakui pemerintah untuk mencegah praktik ilegal.
“Calon pekerja migran harus didaftarkan melalui lembaga resmi yang terdaftar untuk menghindari tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” jelasnya.
Untuk itu, Pemda diminta berperan aktif dalam sosialisasi dan pelatihan bagi calon pekerja migran melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang terintegrasi. Pelatihan yang berkualitas diharapkan mampu membekali para pekerja dengan keterampilan yang dibutuhkan di negara tujuan.
“Kita ingin pekerja migran kita siap dan terlindungi,” tambahnya.
Mendagri juga menyoroti upaya pencegahan TPPO, khususnya di daerah yang menjadi kantong utama calon pekerja migran. Selain itu, Mendagri berencana menyiapkan Nota Kesepahaman (MoU) yang akan menjadi panduan teknis bagi Pemda dalam melindungi pekerja migran.
“Setelah Pilkada 2024, kita akan siapkan MoU dengan langkah-langkah konkret,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Kemendagri akan memperkuat pelayanan bagi pekerja migran melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) serta memperluas akses pelatihan vokasi.
“Kami ingin pelayanan dan pelatihan vokasi lebih terjangkau agar pekerja migran semakin siap dan terlindungi,” katanya.
