Kabar Ngetren/Bandung – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas aparatur negara melalui berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat). Pada Selasa, (19/11), bertempat di Karang Setra Hotel and Cottages, Bandung, empat program diklat strategis resmi dibuka. Acara ini diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bandung, di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Diklat yang dibuka serentak ini meliputi Diklat Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Diklat Audit Investigasi Angkatan III, Diklat Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkatan II, serta Diklat Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024. Acara ini diresmikan oleh Kepala PPSDM Regional Bandung, Indra Maulana Syamsul Arief, yang mewakili Kepala BPSDM Kemendagri.
Dalam sambutannya, Indra menekankan pentingnya peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama di tingkat daerah.
“Diklat ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi teknis peserta sekaligus memastikan pengelolaan anggaran yang efisien, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Keempat diklat ini merupakan bagian dari upaya Kemendagri dalam memperkuat sumber daya manusia di bidang pengawasan dan tata kelola keuangan negara. Program ini dirancang dengan kurikulum berbasis praktik yang komprehensif.
Diklat Pemeriksaan Kinerja berfokus pada evaluasi efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah daerah. Diklat Audit Investigasi bertujuan mengembangkan keahlian peserta dalam mendeteksi serta menangani indikasi fraud berbasis bukti hukum. Diklat Pengawasan Penerapan SPM memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan publik sesuai regulasi, sementara Diklat Reviu LKPD membantu peserta menguasai teknik reviu laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk mendukung transparansi keuangan daerah.
Pelatihan ini diisi oleh tenaga pengajar berpengalaman dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, hingga Inspektorat Daerah. Metode pembelajaran mengadopsi pendekatan andragogi, seperti diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, dan pemutaran film pendek untuk memaksimalkan partisipasi aktif peserta.
Indra menegaskan pentingnya sinergi antara APIP pusat dan daerah.
“Sinergi harus dimulai sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, guna memastikan anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pencegahan kebocoran anggaran adalah prioritas utama,” tambahnya.
Penyelenggaraan diklat ini juga mendukung visi besar Indonesia Emas 2045, yang menargetkan tata kelola pemerintahan berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Peserta diklat diharapkan menjadi ujung tombak pengawasan, mendorong pembangunan nasional yang efektif dan efisien.
Diklat ini berlangsung selama lima hari hingga 22 November 2024, diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai instansi pemerintah daerah. Mereka yang menyelesaikan program dengan baik akan menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) sebagai bukti kompetensi yang telah dicapai.
