Kabar Ngetren/Jakarta – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Lokakarya dan Konferensi Nasional Ecological Fiscal Transfer (EFT) ke-5, yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan. Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara Kemendagri, Ford Foundation, dan Yayasan Pilar Nusantara (PINUS).
Dalam sambutannya, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, memberikan apresiasi atas terselenggaranya acara tersebut. Ia menekankan pentingnya inovasi dalam kebijakan pendanaan ekologis di daerah untuk mendukung pencapaian target pemerintah Indonesia dalam mencapai net zero emission pada tahun 2060.
Restuardy Daud juga menggarisbawahi tantangan global saat ini, yaitu triple planetary crisis yang mencakup perubahan iklim, polusi, dan kerusakan lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Laporan IPCC dan WHO mengungkapkan dampak serius dari krisis ini, seperti paparan dampak negatif perubahan iklim terhadap 50-75% populasi global pada tahun 2100 dan 4,2 juta kematian tahunan akibat polusi udara.
Program Inovasi Pendanaan Lingkungan Hidup untuk Kelestarian dan Kesejahteraan yang diterapkan melalui insentif kinerja berbasis ekologis telah sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan visi dan misi RPJPN.
“Skema EFT ini memberikan insentif bagi upaya konservasi ekologis yang dilakukan oleh pemerintah daerah,” kata Restuardy.
Hingga saat ini, sebanyak 40 pemerintah daerah telah mengadopsi konsep EFT dalam kebijakan mereka.
“Inisiatif ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,” imbuh Restuardy.
Ia juga memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang telah menerapkan kebijakan EFT dan berharap inovasi ini dapat menjadi contoh praktik baik bagi daerah lain.
Kebijakan EFT telah memberikan dampak positif di daerah, terutama dalam capaian Indikator Kinerja Utama, seperti pengelolaan sampah, sungai, dan lingkungan, serta peningkatan kebijakan dan anggaran lingkungan di desa.
“Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan perlindungan ekologis tetapi juga tata kelola, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan status desa mandiri,” jelas Restuardy.
Restuardy mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam upaya pelestarian lingkungan.
“Mari berkolaborasi, bekerjasama, berkomitmen, dan berinovasi untuk pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,” ajaknya.
Di akhir sambutannya, Restuardy mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) yang telah berkontribusi dalam merumuskan konsep EFT.
“Semoga lokakarya ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan ide-ide baru untuk pengembangan inovasi kebijakan pendanaan lingkungan hidup di masa mendatang,” tutupnya.
