Kabar Ngetren/Sumatera Utara – Upaya pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada proyek-proyek pemerintah terus dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Satgassus Pencegahan Tipikor Mabes Polri baru-baru ini menggelar monitoring dan evaluasi pada proyek-proyek peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022-2024 di Provinsi Sumatera Utara, pada Senin hingga Kamis, (5-8/8).
Tim Satgassus, yang dipimpin oleh Harun Al Rasyid, seorang mantan pimpinan OTT KPK, bersama Andre Dedy Nainggolan (eks Penyidik KPK), Andy Abdul Rachman Rachim, Panji Prianggoro, Adi Prasetyo, Qurotul Aini Mahmudah, dan Arfin Puspo Melistyo, melakukan pemantauan bersama Direktorat Jenderal PSP Kementerian Pertanian. Tim ini dipimpin oleh Rahmanto, Wahyuni Setyo Lestari, dan Arpin.
Proyek-proyek irigasi yang menjadi sasaran pemantauan meliputi:
1. Serdang Bedagai: Pembangunan saluran irigasi tersier tahun 2022 dan 2023 sudah dapat dimanfaatkan oleh petani. Namun, pembangunan/rehabilitasi bangunan pelengkap irigasi tahun anggaran 2024 belum dimulai karena masih dalam tahap pencairan.
2. Simalungun: Monitoring dilakukan di Kecamatan Tanah Jawa, di mana kebutuhan air sangat tinggi, terutama pada musim kemarau. DAK Irigasi tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara rencana kegiatan dan pelaksanaannya akibat kesalahan administrasi.
3. Tapanuli Tengah: Proyek DAK Pertanian 2024 sudah berjalan meskipun pencairan dana masih tahap pertama. Di Desa Pasaribu Tobing Jae dan Tapian Nauli II, sebagian tanah pertanian dialihfungsikan menjadi lahan sawit, yang berpotensi menyerap air dan mempengaruhi sistem irigasi.
4. Tapanuli Utara: Monitoring dilakukan di Huta Raja Hasundutan dan Aek Raja. Pembangunan irigasi air tanah dalam diharapkan meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura. Pembangunan Damparit juga diharapkan dapat mengairi sekitar 30 ha lahan pertanian.
Harun Al Rasyid, Ketua Tim, menegaskan bahwa kegiatan pemantauan ini merupakan implementasi dari MOU antara Kapolri dan Menteri Pertanian, serta penugasan khusus dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. “Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang dibiayai oleh DAK dilaksanakan dengan baik dan bebas dari praktik korupsi. Dengan memastikan distribusi air yang tepat guna, diharapkan produktivitas pertanian bisa meningkat,” ujar Harun.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan dengan mengoptimalkan pemanfaatan dana dan mencegah korupsi yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Proyek-proyek ini harus dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
