Kabar Ngetren/Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Royal Palm Hotel, Jakarta Barat, pada 22-23 Oktober 2024. Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi, Bappeda, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, serta kementerian terkait seperti Kementerian Sosial dan Kementerian PPN/Bappenas. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang juga turut hadir.
Rapat ini dibuka oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Chaerul Dwi Sapta, yang menekankan pentingnya inovasi pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan sosial yang semakin kompleks. Di tengah krisis ekonomi global yang berdampak pada anggaran daerah, kolaborasi lintas sektor menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia, serta korban bencana alam dan sosial, tetap mendapatkan layanan yang layak.
“Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial adalah jaminan dasar yang harus kita prioritaskan,” ujar Chaerul dalam rilis yang diterima redaksi, Rabu, (23/10).
Berdasarkan data terbaru, penerapan SPM Bidang Sosial di tingkat provinsi menunjukkan peningkatan signifikan. Pada tahun 2023, capaian nasional provinsi mencapai 84,58%, meningkat 21,39% dibandingkan tahun 2019. Sementara itu, capaian di tingkat kabupaten/kota pada tahun 2023 berada di angka 83,98%, meningkat 44,20% sejak tahun 2019.
“Ini adalah pencapaian yang baik, tetapi masih banyak yang harus kita lakukan untuk memastikan kualitas layanan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya.
Selain mengevaluasi penerapan SPM, rapat ini juga membahas isu-isu penting lainnya, termasuk program 100 hari pertama Presiden dan Wakil Presiden, seperti Program Makan Bergizi Gratis dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Chaerul menegaskan bahwa jangkauan program-program ini harus diperluas, terutama bagi masyarakat yang terlantar dan rentan.
“Ini adalah peluang besar bagi Dinas Sosial dan Bappeda untuk berperan aktif dalam menyukseskan program-program prioritas tersebut, sehingga manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya mereka yang terdata secara administratif,” tegasnya.
Melalui rapat ini, Chaerul berharap pemerintah daerah dapat merumuskan strategi yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang, dengan tetap berfokus pada peningkatan layanan dasar bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Di akhir 2024, diharapkan ada langkah konkret dalam merespons kebutuhan sosial yang semakin beragam.
Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan SPM Bidang Sosial ini menjadi momentum penting untuk mendorong inovasi dan kolaborasi antar lembaga demi meningkatkan kualitas layanan sosial di Indonesia. Dengan fokus pada penyediaan layanan yang efektif dan efisien, Kemendagri berharap semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari program-program sosial yang ada.
