Kabar Ngetren/Jakarta – Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberai sekaligus Anggota DPD RI/MPR RI, Paul Finsen Mayor, menegaskan bahwa kebutuhan mendesak masyarakat Papua saat ini adalah akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Pada Kamis, (24/10), Paul menyampaikan bahwa kebijakan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan orang asli Papua jauh lebih dibutuhkan daripada program transmigrasi.
Menurut Paul, kesehatan dan pendidikan adalah prioritas utama yang harus diperhatikan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan di Papua. Paul Finsen Mayor menilai, kondisi layanan kesehatan di Papua, khususnya di daerah-daerah terpencil, masih jauh dari memadai. Banyak masyarakat yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan karena minimnya infrastruktur, tenaga medis, dan obat-obatan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi masyarakat asli Papua untuk mendapatkan kualitas hidup yang layak.
Paul Finsen Mayor menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas kesehatan di Papua sebagai langkah utama untuk meningkatkan kesejahteraan. Di berbagai wilayah terpencil, banyak masyarakat yang harus menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan layanan kesehatan dasar. Kurangnya tenaga medis dan fasilitas yang memadai membuat mereka harus menghadapi risiko kesehatan yang tinggi.
“Pelayanan kesehatan di Papua adalah prioritas utama bagi masyarakat kami. Mereka berhak mendapatkan akses kesehatan yang setara dengan wilayah lainnya di Indonesia,” ujar Paul.
Selain kesehatan, Paul Finsen Mayor juga menekankan pentingnya peningkatan mutu pendidikan di Papua. Paul menilai bahwa pendidikan berkualitas adalah hak dasar bagi setiap anak Papua, namun infrastruktur pendidikan yang terbatas dan kurangnya tenaga pengajar menjadi tantangan besar. Menurutnya, pendidikan yang layak dan merata di Papua akan menjadi pondasi kuat bagi generasi muda Papua dalam menghadapi masa depan yang lebih baik.
“Orang asli Papua butuh pendidikan yang berkualitas, bukan transmigrasi. Pendidikan adalah hak setiap orang yang tidak boleh diabaikan,” tegas Paul Finsen Mayor.
Di samping kesehatan dan pendidikan, isu HAM juga menjadi perhatian utama Paul Finsen Mayor. Ia menilai bahwa seringnya terjadi pelanggaran hak-hak dasar terhadap masyarakat asli Papua perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Paul berharap agar pemerintah memberikan perlindungan yang lebih baik, sehingga masyarakat Papua merasa aman dan terlindungi di tanah mereka sendiri.
Dalam pernyataannya, Paul Finsen Mayor menolak keras program transmigrasi yang diterapkan di Papua. Menurutnya, transmigrasi hanya akan memperburuk kondisi sosial dan meningkatkan ketegangan antara penduduk asli dengan pendatang. Paul meminta pemerintah, termasuk Presiden Prabowo, untuk menghentikan kebijakan yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat Papua.
“Program transmigrasi hanya akan membuat masyarakat asli Papua semakin terpinggirkan. Yang kami butuhkan adalah pemenuhan hak-hak dasar, bukan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat kami,” tegas Paul.
Paul Finsen Mayor berharap pemerintah dapat memprioritaskan kesejahteraan masyarakat asli Papua melalui penyediaan akses kesehatan, pendidikan, dan perlindungan HAM. Paul menekankan bahwa tanpa pemenuhan hak-hak dasar ini, Papua tidak akan mampu berkembang secara optimal dan seimbang dengan wilayah lain di Indonesia.
“Kami hanya menginginkan pemerintah benar-benar memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua. Kesehatan, pendidikan, dan HAM adalah prioritas utama yang harus diwujudkan,” tutup Paul.
