Kabar Ngetren/Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan Rencana Strategis (Renstra) jangka pendek yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam rapat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Dalam paparan tersebut, Mendagri menekankan komitmen untuk mendukung prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami mengikuti arahan Presiden Prabowo, sehingga strategi kami menggunakan pendekatan jangka pendek,” ujar Tito Karnavian di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis, (31/10).
Salah satu prioritas Renstra Kemendagri adalah penyelenggaraan Pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November 2024. Mendagri menegaskan bahwa Kemendagri memastikan kesiapan anggaran Pilkada melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dukungan anggaran ini juga telah diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tahun 2023 yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah.
Dalam SE tersebut, Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan kebutuhan anggaran Pilkada terpenuhi.
“Kami telah mengeluarkan arahan untuk seluruh daerah agar melakukan komunikasi dengan stakeholder terkait, serta kami juga mengadakan pertemuan virtual untuk memantau kesiapan,” jelas Tito Karnavian.
Selain persiapan Pilkada, Kemendagri juga berfokus pada pengelolaan wilayah perbatasan melalui BNPP. Mendagri menegaskan bahwa BNPP akan memprioritaskan pengelolaan batas wilayah dan lintas batas negara untuk memperkuat kedaulatan NKRI. Selain itu, program BNPP juga mencakup pengembangan potensi unggulan daerah perbatasan, pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang, serta peningkatan tata kelola pemerintahan di Sekretariat Tetap (Settap) BNPP.
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk BNPP pada Tahun Anggaran (TA) 2025 mencapai Rp267 miliar. Anggaran ini akan digunakan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana, meningkatkan kegiatan ekonomi, dan mengembangkan sumber daya manusia di kawasan perbatasan.
“Kami akan berupaya agar wilayah perbatasan mampu berkontribusi dalam penguatan ekonomi dan pengembangan SDM,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap Renstra Kemendagri dan BNPP. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai stakeholder, Mendagri optimis bahwa seluruh rencana jangka pendek ini dapat direalisasikan dengan optimal.
Dengan fokus pada Pilkada dan pengelolaan wilayah perbatasan, Mendagri berharap bahwa Kemendagri dan BNPP dapat berperan aktif dalam mendukung tercapainya visi pemerintahan yang kuat dan merata di seluruh pelosok tanah air.
