Kabar Ngetren/Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem Pemilu agar mampu mempersatukan bangsa. Menurut Bima Arya, arahan Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap reformasi sistem Pemilu, terutama untuk mencegah potensi konflik yang dapat memecah belah.
“Pemilu seharusnya mempersatukan kita, meskipun kerap menimbulkan ekses. Apa yang ditangkap Presiden sejalan dengan pandangan para pemikir, akademisi, dan politisi,” ujar Bima Arya kepada awak media usai menjadi narasumber dalam Seminar Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bertema “Menata Ulang Desain Sistem Pemilu Indonesia” di The Akmani Hotel Wahid Hasyim, Jakarta, Selasa, (19/11).
Bima Arya menegaskan bahwa Pemilu bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan momentum untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah terus membuka ruang bagi masyarakat sipil dan para ahli untuk memberikan masukan dalam proses reformasi sistem Pemilu.
Wamendagri juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu dan Pilkada yang telah menjadi prioritas nasional.
“Kami akan membuka ruang publik agar kajian terhadap perubahan sistem pemilu dilakukan secara mendalam dan tidak terburu-buru. Perubahan yang dihasilkan harus benar-benar signifikan dan memperkuat sistem politik kita,” lanjutnya.
Berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak, Bima Arya menilai pentingnya evaluasi menyeluruh, khususnya terkait pelaksanaan Pemilu di tingkat nasional dan lokal. Data serta analisis yang akurat akan menjadi dasar pengambilan kebijakan ke depan.
“Kita akan mengumpulkan data dari pemerintah dan daerah untuk melengkapi analisis, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih tajam,” jelasnya.
Selain itu, Bima menyoroti upaya mitigasi konflik di daerah yang rawan. Pemerintah terus melakukan langkah preventif untuk memastikan proses demokrasi berjalan damai dan sesuai dengan semangat persatuan bangsa.
“Kami telah mengidentifikasi wilayah zona merah, kuning, dan hijau. Zona merah mencerminkan potensi konflik tinggi, sementara kuning membutuhkan perhatian khusus. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas politik di daerah,” pungkasnya.
