Kabar Ngetren/Jakarta – Jaksa Agung RI Burhanuddin menerima kunjungan Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Senin, (16/12). Pertemuan ini membahas pengawalan Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor pertanian, termasuk pengadaan alat produksi pertanian dan sarana produksi pupuk.
Dalam pertemuan tersebut, Jaksa Agung menyatakan komitmennya untuk menindak tegas tanpa pandang bulu terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan PSN, terutama terkait pengadaan alat produksi pertanian. Hal ini dilakukan untuk memastikan proyek berjalan transparan dan tidak merugikan negara.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional, khususnya pada komoditas strategis seperti beras dan jagung.
“Kami berkoordinasi dengan Pak Jaksa Agung mengenai pengawasan sarana produksi pupuk dengan anggaran sebesar Rp54 triliun, serta pengadaan alat produksi pertanian yang mencapai Rp10–15 triliun. Ini membutuhkan pengawalan ketat hingga ke tingkat kelompok tani,” jelas Amran.
Amran juga menyoroti potensi adanya oknum yang meminta fee di lapangan, sehingga sinergi dengan Kejaksaan sangat penting untuk memastikan bantuan sampai langsung kepada para petani tanpa hambatan.
Menteri Pertanian meminta dukungan penuh dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dan Jaksa Agung Muda Intelijen dalam rangka pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi terkait program strategis ini.
Jaksa Agung Burhanuddin menegaskan bahwa Kejaksaan berkomitmen untuk memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan pelaksanaan PSN sektor pertanian, mulai dari perencanaan hingga distribusi ke petani.
“Kami akan memastikan proyek ini berjalan sesuai aturan dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Burhanuddin.
Hadir dalam pertemuan tersebut beberapa pejabat tinggi Kejaksaan Agung, termasuk Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Pusat Penerangan Hukum, serta Asisten Umum dan Asisten Khusus Jaksa Agung.
Kolaborasi antara Kejaksaan Agung dan Kementerian Pertanian ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional serta mencegah kebocoran anggaran dalam pelaksanaan program strategis. Dengan pengawasan yang ketat, pemerintah optimistis dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia di tengah tantangan global.
