Kabar Ngetren/Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi menyaksikan pengucapan sumpah/janji pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih masa jabatan 2024-2029. Upacara pengucapan sumpah ini berlangsung khidmat di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, (16/12), dengan pengangkatan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 161/P Tahun 2024.
Kelima pimpinan KPK 2024-2029 yang dilantik adalah:
1. Setyo Budiyanto – Ketua merangkap anggota;
2. Fitroh Rohcahyanto – Wakil Ketua merangkap anggota;
3. Ibnu Basuki Widodo – Wakil Ketua merangkap anggota;
4. Johanis Tanak – Wakil Ketua merangkap anggota;
5. Agus Joko Pramono – Wakil Ketua merangkap anggota.
Sementara itu, kelima anggota Dewan Pengawas KPK yang dilantik adalah:
1. Gusrizal – Ketua merangkap anggota;
2. Benny Jozua Mamoto – Anggota;
3. Chisca Mirawati – Anggota;
4. Sumpeno – Anggota;
5. Wisnu Baroto – Anggota.
Para pimpinan dan Dewas KPK mengucapkan sumpah jabatan dengan menegaskan integritas, keberanian, dan keadilan dalam menjalankan tugasnya. Mereka berjanji untuk bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara dalam melaksanakan kewajibannya.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa tugas pimpinan dan Dewas akan selalu berpedoman pada fungsi utama KPK. Ia juga menyampaikan pesan Presiden terkait pentingnya memberantas pemborosan dan praktik korupsi.
“Presiden meminta kami untuk mendukung program pemerintahan dengan menjaga APBN tetap efisien, memastikan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan, serta mencegah pemborosan anggaran,” jelasnya.
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Para pimpinan lembaga tinggi negara, Wakil Ketua MPR RI dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, Para menteri Kabinet Merah Putih, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Upacara pelantikan ini menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia dan memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
