Kabar Ngetren/Denpasar – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2025 menjadi panggung penting bagi pemangku kepentingan pembangunan. Dalam acara yang berlangsung di Wisma Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, pemangku kepentingan dari berbagai sektor turut berpartisipasi sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Denpasar, Bali, Senin, 22/4.
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menyampaikan beberapa poin kunci dalam paparannya. Salah satunya adalah pentingnya pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang menjadi fondasi bagi seluruh pelayanan publik, serta perlunya dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai.
Tingkat partisipasi dalam perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) di Provinsi Bali mencapai 97,6%, namun aktivasi Identitas Kependudukan (IKD) masih berkisar 2,82%, menunjukkan perlunya gerakan aktivasi IKD secara massal di setiap pemerintahan daerah.
Selain itu, Teguh Setyabudi menekankan pentingnya pemedoman terhadap peraturan perundangan yang berlaku, instruksi Mendagri, dan Surat Edaran Bersama terkait penyelarasan perencanaan pusat dan daerah dalam menyusun RPJPD Bali.
Capaian indikator makro Provinsi Bali dalam pembangunan juga menjadi sorotan. Dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga tingkat kemiskinan dan pengangguran, Bali menunjukkan kondisi yang lebih baik dari rata-rata nasional.
Pj. Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya menyoroti pentingnya pembangunan sektor non-wisata serta aspek lain seperti penanganan stunting, pengelolaan sampah, dan pengembangan budaya. Ia juga mengapresiasi upaya-upaya dalam pengendalian inflasi daerah dan pengembangan Gerakan Petani Milenial.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan, akademisi, swasta, dan masyarakat, menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan di Provinsi Bali.
Penutupan Musrenbang ini memberikan dorongan kuat bagi Pemerintah Provinsi Bali untuk terus memperkuat koordinasi dalam pembangunan, terutama dalam menyelaraskan visi dan rencana antara pusat dan daerah demi kesejahteraan masyarakat Bali secara menyeluruh. eFHa.
