Kabar Ngetren/Jakarta – Dalam kondisi ketidakpastian ekonomi global yang terus berkembang, gagasan Presiden terpilih Prabowo Subianto tentang Food Safety Nets menjadi semakin relevan dan mendesak, terutama bagi komunitas yang lemah dan berkekurangan. Dengan meningkatnya jumlah warga miskin akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), realisasi Food Safety Nets harus dipastikan efektif untuk memenuhi kebutuhan individu atau komunitas warga yang rentan dari kerawanan pangan.
Kenaikan harga minyak mentah di pasar dunia dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berdampak langsung pada perekonomian nasional. Harga barang dan jasa naik, daya beli masyarakat menurun, bahkan komunitas kelas menengah pun merasakan dampaknya dengan tabungan keluarga yang menipis untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Situasi ini semakin diperburuk oleh laporan dan pemberitaan tentang masifnya PHK.
Berbagai kalangan telah mencoba memprediksi tantangan yang akan dihadapi masyarakat dalam bulan-bulan mendatang. Namun, dari pemberitaan tentang PHK yang masif dan fakta jutaan remaja Gen-Z yang tidak bekerja, dapat disimpulkan bahwa jumlah warga yang butuh bantuan sosial dari negara akan terus bertambah. Oleh karena itu, gagasan dan program prioritas Prabowo tentang Food Safety Nets menjadi sangat relevan dan mendesak. Negara harus hadir untuk memastikan intervensi terhadap kebutuhan pangan bagi mereka yang rentan, sebagai wujud penghormatan terhadap martabat manusia yang lemah, berkekurangan, dan penyandang disabilitas.
Food Safety Nets, sebagai program yang dirancang untuk melindungi individu maupun komunitas yang rentan dari kerawanan pangan, dapat berupa bantuan pangan, subsidi harga pangan, atau pendekatan lain yang memastikan semua orang, terutama yang paling rentan, memiliki akses ke pangan yang cukup dan bergizi.
Sejumlah negara telah berhasil menerapkan program Food Safety Nets. India, dengan Public Distribution System (PDS), menyediakan makanan pokok dengan harga subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di Brazil, program Bolsa FamÃlia memberikan transfer tunai kepada keluarga miskin dengan syarat anak-anak mereka bersekolah dan mendapatkan imunisasi. Contoh-contoh ini dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam menerapkan Food Safety Nets.
Di Indonesia, esensi Food Safety Nets masih dipraktikkan oleh sejumlah komunitas. Selama krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 (2020-2022), banyak komunitas di berbagai daerah mempraktikkan inisiatif serupa dengan menyediakan dan membagikan makanan bagi mereka yang berkekurangan. Saat ini, dengan perekonomian nasional yang sedang tidak baik-baik saja dan meningkatnya jumlah pengangguran akibat PHK, intervensi negara melalui Food Safety Nets yang digagas Prabowo semakin mendesak.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Sebagai tanggapan, jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2024 dinaikkan menjadi sekitar 22 juta keluarga, dari sebelumnya 21,3 juta keluarga. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan RI, sepanjang Januari-Mei 2024, sedikitnya 27.222 orang terdampak PHK, meningkat 48,48 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Kondisi di delapan kelurahan di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, yang menghadapi kesulitan air bersih akibat kekeringan, semakin menegaskan pentingnya intervensi negara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunung Kidul telah mengeluarkan status siaga kekeringan dan memasok air bersih ke kelurahan-kelurahan yang terdampak.
Harapannya, kinerja perekonomian nasional dapat membaik. Namun, berdasarkan situasi dan data terkini, negara harus menyiapkan langkah-langkah intervensi melalui program seperti Food Safety Nets. Tantangan dalam realisasi program ini di lapangan perlu diantisipasi, termasuk penyalahgunaan. Akurasi data tentang penerima manfaat program harus menjadi perhatian utama, dan kolaborasi dengan komunitas yang berpengalaman di berbagai daerah dapat menjadi solusi produktif dalam melaksanakan program ini.
Bambang Soesatyo.
Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti, dan Universitas Pertahanan RI (UNHAN).
