Kabar Ngetren/Lombok – Kemegahan Sirkuit Internasional Mandalika di Lombok memang tak tertandingi, namun di balik kemewahan tersebut tersembunyi kisah pilu tentang ketidakberdayaan masyarakat lokal yang lahannya digunakan untuk proyek strategis nasional (PSN) tanpa ganti rugi yang adil. Puluhan warga Mandalika hingga kini masih berjuang untuk mendapatkan hak mereka atas tanah yang telah diambil oleh PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Perjuangan Masyarakat Mandalika.
Setia Darma Lembaga, Direktur Bantuan Hukum (LBH) Madani Jakarta, yang bertindak sebagai kuasa hukum bagi puluhan warga Mandalika, menyuarakan keadilan melalui tagline “Pejuang Tanah Rakyat Mandalika”. Menurutnya, 57 orang warga dengan luas lahan 105 hektar kini berjuang untuk mendapatkan ganti rugi yang layak.
“Bahwa masyarakat ini sedang memperjuangkan haknya, karena tanah mereka kan diakui oleh PT. ITDC (BUMN) yang mana telah ada dalam Hak Pengelolaan Lingkungan (HPL) nya. Pertanyaannya adalah, masyarakat Mandalika ini tanahnya belum dibayarkan gimana, kok tiba-tiba di HPL kan secara sepihak tanpa ada ganti rugi,” ujar Setia Darma, yang akrab disapa Tia, di Lombok, Jum’at malam, (5/7).
Kontroversi HPL dan Ganti Rugi.
Tia mempertanyakan dasar kepemilikan HPL yang diklaim oleh PT. ITDC atas tanah-tanah milik masyarakat Mandalika. Ia menyoroti jawaban PT. ITDC yang menyebutkan tanah tersebut telah berada di bawah HPL mereka, namun tanpa dasar yang jelas dan tanpa adanya proses ganti rugi yang transparan dan adil.
“Silahkan tanah masyarakat digunakan untuk program PSN, tapi ganti rugi dong sebagaimana selayaknya dan sepatutnya. Kalau misalnya PT. ITDC ini telah miliki HPL dan para client ini ditanya mengantongi surat apa atas dasar kepemilikan tanahnya, ayo kita buka berkas sama-sama,” terang Tia.
Upaya Mencari Keadilan.
Selama tiga tahun, Tia dan timnya telah berjuang untuk mendapatkan keadilan bagi puluhan warga Mandalika. Mereka hanya menginginkan kompensasi yang layak atas tanah yang telah diambil untuk pembangunan proyek strategis nasional.
“Saya saat itu sempat mempertanyakan kepada PT. ITDC soal HPL dan ganti rugi atas tanah client kami yang sudah digunakan dan dibangun tapi belum dibayarkan. Jawabannya sudah HPL atas lahan client-client kami, lantas dasarnya apa,” kata Tia.
Dalam upaya mendapatkan perhatian pemerintah pusat, Tia mengajak Dr. Firman Wijaya, staf khusus Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, untuk meninjau langsung situasi di Mandalika. Ia berharap kehadiran Firman Wijaya dapat membuka mata pemerintah terhadap ketidakadilan yang dialami oleh warga.
Penindasan dan Kriminalisasi.
Hasil investigasi di lapangan mengungkapkan adanya intimidasi dan kriminalisasi yang dialami oleh warga Mandalika. Mereka yang mencoba menyuarakan penolakan sering kali ditahan dan dikenakan tuntutan pidana. Selain itu, tindakan semena-mena seperti pembongkaran rumah juga kerap terjadi tanpa adanya kompensasi yang jelas.
Harapan Akan Keadilan.
Tia berharap, dengan adanya pemberitaan dan aspirasi yang disuarakan, pihak terkait dapat mendengarkan dan menyelesaikan polemik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun ini.
“Kami hanya berharap, adanya aspirasi ini bisa didengar oleh pihak-pihak terkait agar polemik yang terjadi selama bertahun-tahun ini bisa terselesaikan sesuai harapan saya dan para client-client kami yang notabene hanya warga masyarakat Indonesia biasa yang tengah mencari keadilan,” pungkasnya.
Kemegahan Sirkuit Mandalika memang menjadi kebanggaan, namun jangan sampai mengabaikan hak-hak masyarakat lokal yang tanahnya digunakan tanpa kompensasi yang layak. Pemerintah dan pihak terkait harus segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan konflik ini demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
