Implikasi Hukum bagi Perusahaan yang Melanggar Hak Karyawan dalam Cuti Haji
Sebarkan artikel ini
Kabar Ngetren – Viralnya kasus diberhentikan karyawan karena ajukan cuti karena hendak menunaikan Ibadah Haji, jadi banyak pertanyaan di publik.
Bagaimana Undang-Undang kita mengakomodir perlindungan hak kepada setiap karyawan yang ingin hendak melangsungkan ibadah tersebut.
Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia memberikan perlindungan kepada karyawan yang ingin melaksanakan ibadah, termasuk ibadah Haji.
Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Pasal 93 ayat (2) huruf e, pengusaha tetap wajib membayar upah kepada pekerja/buruh yang tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya.
Ini juga termasuk dalam ketentuan UU No. 8/2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Dalam hal cuti haji, pengusaha harus membayar upah penuh kepada karyawan (termasuk gaji pokok dan tunjangan tetap) selama karyawan tersebut bekerja di perusahaan yang bersangkutan.
Namun, perlu ditekankan bahwa pemberi kerja hanya diwajibkan membayar upah satu kali selama masa cuti haji. Selain itu, cuti haji tidak mengurangi gaji atau cuti tahunan karyawan.
Selain UU Ketenagakerjaan, hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang pengupahan, pasal 28.
Menurut peraturan ini, pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh yang tidak masuk kerja atau tidak melakukan pekerjaannya karena menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan oleh agamanya.
Pembayaran upah dilakukan sebesar upah yang diterima oleh pekerja/buruh dengan ketentuan hanya sekali selama pekerja/buruh bekerja di perusahaan yang bersangkutan.
Batas maksimum izin haji yang dapat diajukan oleh karyawan adalah 50 hari, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 41 Tahun 2015, Pasal 7.
Perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 186 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan.
Sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara dengan jangka waktu minimal 1 bulan dan maksimal 4 tahun, atau denda minimal 10 juta dan maksimal 400 juta.
