Kabar Ngetren/Malang – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kemendagri aktif mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk memperkuat komitmen dalam mengelola sistem irigasi berkelanjutan. Inisiatif ini bertujuan mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Dirjen Bina Bangda, Restuardy Daud, menyampaikan, “Pemda harus memastikan pengelolaan sistem irigasi secara berkelanjutan guna meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Ini merupakan tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air di daerah,” ujarnya dalam rilis resmi yang diterima pada Jumat, (25/10).
Pernyataan ini disampaikan dalam acara Midterm Review Rencana Aksi dan Komitmen Bersama Implementasi Program Pengelolaan Sistem Irigasi Daerah Tahun 2023-2025, yang berlangsung di Malang pada 21-24 Oktober 2024. Kegiatan tersebut bertujuan memfasilitasi Pemda dalam pemetaan program, evaluasi kegiatan, serta mengidentifikasi kendala pengelolaan irigasi di berbagai daerah. Dengan pendekatan ini, diharapkan solusi optimal dapat ditemukan untuk memastikan efektivitas program irigasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
Restuardy menegaskan bahwa irigasi merupakan komponen utama dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Infrastruktur irigasi diharapkan berperan dalam mencapai target nasional ketahanan energi, air, dan pangan melalui penguatan kapasitas dan kelembagaan di tingkat daerah.
“Pembangunan infrastruktur sumber daya air, termasuk irigasi, sangat penting dalam RPJMN 2025-2029. Dengan memperkuat kapasitas dan kelembagaan daerah, kami harap sinergi antara pusat dan daerah dalam mencapai target ketahanan pangan dapat terwujud,” tambahnya.
Ditjen Bina Bangda juga menekankan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi antara pusat dan daerah. Sebagai langkah konkret, Kemendagri telah memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi (PPSI) 2023-2025. Rencana aksi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan irigasi di seluruh daerah Indonesia dengan pendekatan berkelanjutan dan akuntabilitas tinggi.
Dalam Midterm Review kali ini, hasil evaluasi akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan langkah-langkah strategis di daerah. Ini termasuk menyesuaikan alokasi anggaran berdasarkan kemampuan fiskal masing-masing Pemda agar pembangunan irigasi berjalan optimal dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Restuardy juga menekankan bahwa dokumen rencana aksi yang disusun harus bersifat fleksibel atau sebagai “living document” yang memungkinkan penyesuaian sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan.
“Dokumen ini harus terus dipantau dan diperbarui sesuai kondisi aktual. Harapan kami, Pemda terus menjaga komitmen mereka dalam mewujudkan layanan irigasi yang berkualitas di masa mendatang,” ujar Restuardy.
Acara ini menjadi momentum penting dalam penguatan kolaborasi antara Kemendagri dan pemerintah daerah, dengan fokus utama pada pemanfaatan sumber daya air yang efisien dan berkelanjutan. Langkah ini sangat strategis dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan yang semakin mendesak di masa depan.
