Kabar Ngetren/Medan – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Sumatra untuk segera merealisasikan anggaran Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Imbauan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Kota Medan, Selasa, (9/7).
Mendagri menegaskan pentingnya dukungan anggaran tersebut untuk memastikan setiap tahapan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan lancar. Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang mengatur penyaluran realisasi NPHD dalam dua tahap, yakni 40% dari APBD Tahun 2023 dan 60% dari APBD Tahun 2024, sebagai upaya untuk meringankan beban Pemda.
Namun, Mendagri juga mencatat bahwa masih ada beberapa Pemda yang belum menyelesaikan NPHD, terutama yang kepala daerahnya habis masa jabatannya pada 2023. Mendagri menekankan perlunya segera menyelesaikan perjanjian tersebut agar proses Pilkada dapat berjalan sesuai rencana.
Dalam rapat tersebut, Mendagri juga mengapresiasi Pemda yang telah menyelesaikan NPHD, sementara ia mengingatkan yang belum menyelesaikan untuk segera bertindak. Mendagri juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran untuk Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang turut berperan dalam keamanan selama Pilkada.
Rapat ini turut dihadiri oleh narasumber penting lainnya seperti Plt. Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, serta perwakilan dari Kapolri, TNI, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Hadir juga kepala daerah se-wilayah Sumatra serta Forkopimda, KPU Daerah, Bawaslu Daerah, dan perwakilan tokoh masyarakat, agama, adat, dan pihak terkait lainnya.
Mendagri menutup kesempatan dengan menekankan pentingnya kesigapan semua pihak untuk menyelesaikan realisasi NPHD dengan segera, sehingga Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung efektif dan aman.
