Kabar Ngetren/Serang – Data kependudukan memegang peranan krusial dalam pembangunan nasional. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Dafdukcapil) Akhmad Sudirman Tavipiyono dalam sesi Talkshow memperingati Hari Kependudukan Dunia di Kantor Gubernur Banten, Serang. Senin, (29/7). Acara ini dihadiri oleh berbagai narasumber penting, termasuk Deputi Advokasi dan Penggerakan Informasi BKKBN serta Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas.
Dalam paparan tersebut, Tavipiyono menjelaskan bahwa tujuan utama administrasi kependudukan adalah menyediakan data yang akurat dan menjadi dasar rujukan untuk sektor publik serta pelayanan yang non-diskriminatif.
“Data kependudukan Indonesia yang dikeluarkan Ditjen Dukcapil pada Semester I Tahun 2024 sebesar 282.477.584 jiwa dengan 20 jenis dokumen kependudukan yang dikelola,” ujar Tavipiyono.
Tavipiyono menambahkan, menurut Pasal 58 Ayat (4) UU Adminduk No. 24 Tahun 2013, data kependudukan berfungsi untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal. Untuk mendukung hal ini, Ditjen Dukcapil telah meluncurkan aplikasi M-Sink (Monitoring Sistem Integrasi Data Kependudukan) yang memfasilitasi pembaruan data penduduk secara berkelanjutan.
Hingga kini, 17 kementerian/lembaga telah bekerja sama menggunakan M-Sink, antara lain Kemensos, BKKBN, BPN, Ditjen Pajak, Kementan, BPJS-TK, BPJS-Kes, BKPM, KPU, Kemenkes, TNP2K, BKN, Polri, Kemendikbud-Dapodik, PLN, Kemenag, dan Kemenkop-UKM.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menekankan bahwa tujuan peringatan Hari Kependudukan Dunia adalah untuk meningkatkan kesadaran global mengenai pentingnya pengendalian populasi, seperti program KB (Keluarga Berencana) yang diterapkan di Indonesia.
Hasto Wardoyo menilai pentingnya data kependudukan yang inklusif dan akurat untuk kemajuan seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas terpinggirkan. Ia juga mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami bonus demografi yang setara dengan Jepang pada tahun 1950.
Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, yang membuka acara, menegaskan bahwa data kependudukan merupakan aspek mendasar dalam pembangunan. Ia menyoroti pentingnya pengelolaan pertumbuhan penduduk yang baik untuk mencapai kesejahteraan bersama, karena jika tidak dikelola dengan baik, pertumbuhan penduduk dapat menjadi masalah global.
Acara ini dihadiri oleh aparat pemerintah daerah Provinsi Banten, perwakilan Bappenas, Kementerian Kesehatan, serta kelompok disabilitas dan asosiasi pekerja kesehatan, menegaskan komitmen bersama dalam mengelola dan memanfaatkan data kependudukan untuk pembangunan yang lebih baik.
