Kabar Ngetren/Makassar – Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Regional Makassar secara resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan IV dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan Aksi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkatan I & II. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk dari Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Kota Manado, Kota Sorong, Kabupaten Fakfak, dan Kabupaten Bone.
Menariknya, dalam pembukaan tersebut, para peserta PKA Angkatan IV berinisiatif mengenakan pakaian adat sesuai daerah masing-masing. Di sela-sela acara, perwakilan dari masing-masing daerah menjelaskan makna dari pakaian adat yang dikenakan, sehingga menambah nuansa kearifan lokal yang kental. Hal ini mencerminkan keanekaragaman budaya di Indonesia sekaligus wujud rasa cinta terhadap bangsa Indonesia. Konsep pembukaan seperti ini mendapat apresiasi dari pimpinan, khususnya Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri.
Dalam sambutannya, Kepala PPSDM Kemendagri Regional Makassar, Sugiarto, berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti seluruh materi yang disampaikan oleh para pemateri dengan baik.
“Manfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sehingga dapat diterapkan di tempat kerja masing-masing,” ujar Sugiarto di Aula PPSDM Kemendagri Regional Makassar, Kamis, (18/7).
Sugiarto berharap setiap peserta dapat meningkatkan kompetensi dan kinerja, serta memperkuat implementasi SPM di daerah masing-masing. Berbagai materi yang disampaikan diharapkan menjadi bekal para peserta dalam bekerja.
Selama Pelatihan dan Bimtek berlangsung, peserta akan melakukan pembelajaran secara tatap muka bersama pemateri dari PPSDM Regional Makassar maupun pihak terkait lainnya yang memiliki pemahaman terhadap berbagai materi yang diajarkan.
Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan pemimpin dan administrator yang lebih kompeten dan siap mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal dengan lebih baik di daerah masing-masing, demi peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.
