Kabar Ngetren/Bandung – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan bahwa tantangan terbesar bagi humas pemerintahan saat ini dan di masa depan adalah meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah terus berproses dan berubah ke arah yang lebih baik. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menghadirkan pelayanan publik yang efisien, cepat, mudah, murah, dan lebih baik.
“Masyarakat perlu mengetahui berbagai terobosan yang dihadirkan pemerintah agar paham dan dapat menerima manfaatnya,” ujar Herman Suryatman usai menghadiri Konvensi Nasional Pranata Humas dan Kongres Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) Tahun 2024 di Pullman Bandung Grand Central, Rabu, (17/7).
Herman menekankan bahwa segala aktivitas pemerintahan bertujuan akhir untuk menyejahterakan masyarakat melalui berbagai layanan yang disediakan. Humas atau public relations di pemerintahan memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi masyarakat terkait jalannya roda pemerintahan, program, kebijakan, serta layanan publik yang dihadirkan.
Lebih lanjut, humas pemerintah memiliki kewajiban untuk membangun persepsi positif di kalangan masyarakat sehingga mereka memiliki pengetahuan yang memadai tentang pemerintahan.
“Fungsi humas pemerintah adalah menyampaikan pesan penting ke tengah masyarakat sehingga masyarakat punya referensi dan meningkat literasinya,” tutur Herman.
Komunikasi Efektif di Era Media Sosial.
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo, Usman Kansong, mengungkapkan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, terutama di era media sosial saat ini. Menurutnya, banyak narasi liar yang beredar di dunia digital yang perlu dilawan untuk membentuk persepsi positif terhadap pemerintahan.
“Mengapa penting karena sering sekali ada persepsi-persepsi yang tidak pas sehingga komunikasi itu menjadi penting,” kata Usman.
Adopsi Teknologi dalam Kehumasan Pemerintah.
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI, Nezar Patria, yang hadir melalui sambungan virtual, menyatakan bahwa adopsi teknologi dalam bidang kehumasan pemerintahan sangat mempengaruhi tahapan perencanaan hingga pengelolaan komunikasi publik.
“Disrupsi teknologi juga membawa perubahan terhadap insan humas pemerintah yang dituntut untuk meningkatkan kapasitasnya agar dapat memanfaatkan teknologi digital dengan maksimal,” ujar Nezar.
Pemanfaatan kanal komunikasi digital yang beragam, mulai dari media sosial, microsite, hingga kecerdasan buatan (AI), turut mendorong komunikasi publik berbasis data. Nezar juga menyoroti tantangan terbesar dunia digital yaitu potensi disinformasi, terutama di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
“Di sisi ini, kehumasan perlu hadir menjaga kepercayaan masyarakat di tengah gempuran beragam informasi,” tegasnya.
Peran kehumasan pemerintah semakin penting untuk memastikan arus informasi berlangsung efektif antara pemerintah dan berbagai lapisan masyarakat.
“Peran kehumasan pemerintah makin penting memastikan arus informasi berlangsung efektif antara pemerintah dan berbagai lapisan masyarakat,” tutup Nezar.
