Kabar Ngetren/Jayapura – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya melakukan pembinaan terhadap daerah-daerah yang kurang inovatif dan tidak dapat dinilai, termasuk Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan.
Langkah ini diambil untuk meningkatkan kinerja dan kreativitas daerah dalam membangun ekosistem inovasi yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, BSKDN menggandeng sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) guna melakukan pembinaan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menyampaikan hal ini dalam sambutannya pada acara Focus Group Discussion (FGD) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Inovasi Daerah Secara Lintas K/L di Hotel Swiss Bell Jayapura pada Kamis, (20/6).
“Pembinaan inovasi tahun ini akan dilaksanakan di lima wilayah yaitu Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Badung Provinsi Bali, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Jayapura Provinsi Papua, dan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan,” ujar Yusharto.
Yusharto menekankan bahwa keterlibatan K/L lain dalam proses pembinaan inovasi diharapkan dapat memotivasi daerah untuk terus berinovasi, terutama bagi daerah yang kurang inovatif dan tidak dapat dinilai. Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam pembinaan ini meliputi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Sosial (Kemensos), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Kementerian PPN/Bappenas.
“Keterlibatan K/L dalam pembinaan inovasi dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergisitas dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ungkap Yusharto.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga membahas tentang bonus demografi yang dimiliki Indonesia pada periode 2020-2030. Ia menekankan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pembangunan di daerah melalui pengembangan inovasi yang lebih masif.
Menurutnya, inovasi daerah dapat menjadi instrumen strategis untuk memacu pembangunan inklusif yang menghadirkan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan serta mengurangi kesenjangan antar wilayah.
“Kami harap kegiatan ini mampu memacu dan memotivasi pemerintah daerah untuk melihat permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mindset think out of the box sekaligus memecahkan masalah secara kreatif, solutif, dan inovatif,” tegasnya.
Selanjutnya, Yusharto mengimbau agar daerah yang berpredikat kurang inovatif menggali ide-ide kreatif yang dapat dihimpun sebagai database inovasi di masing-masing daerah. Saat melaporkan inovasi kepada pemerintah pusat, daerah dapat memilih inovasi dari database yang ada, dengan catatan inovasi tersebut sudah memiliki tingkat kematangan yang cukup.
“Teman-teman yang akan mengikuti pendidikan pelatihan (Diklat), hasil pemikirannya akan kita coba masukkan sebagai cikal bakal atau inovasi pada tahap inisiasi. Dengan demikian, jumlah peserta pelatihan diasumsikan sebesar itu pula inovasi yang dilaporkan dari setiap pemerintah daerah,” pungkasnya.
Dengan upaya ini, diharapkan daerah-daerah yang kurang inovatif dapat meningkatkan kinerja dan kreativitas mereka, sehingga mampu menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
