Kabar Ngetren/Sleman – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya evaluasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di seluruh daerah. Meski sudah ada 351 kota/kabupaten yang menerbitkan Perda ini, menurutnya evaluasi menyeluruh tetap diperlukan untuk memastikan dampak positifnya bagi kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial.
“Angka penerapan Perda KTR memang tinggi, tapi pertanyaannya: seberapa besar pengaruhnya terhadap peningkatan harapan hidup, penurunan penyakit tidak menular, dan tingkat kebahagiaan masyarakat? Ini yang perlu kita evaluasi secara mendalam,” ujar Bima dalam Pelatihan dan Lokakarya Nasional (Pentalokanas) Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) 2024 di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu, (6/11).
Bima juga menekankan pentingnya komitmen pemerintah dalam pengendalian tembakau demi meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama untuk generasi muda. Wamendagri Bima menyampaikan bahwa pemerintah perlu menyusun strategi monitoring dan evaluasi yang memadai agar Perda KTR dan program kesehatan lainnya dapat berjalan dengan efektif dan terukur.
Dalam kesempatan itu, Bima juga menyampaikan masukan dari Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, yang menyoroti kurangnya sistem monitoring dan evaluasi dalam berbagai program strategis pemerintah. Menurut Bima, dengan adanya sistem evaluasi yang kuat, pemerintah dapat mengukur efektivitas Perda KTR dan dampaknya terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di setiap daerah.
Lebih lanjut, Bima mendorong kepala daerah untuk berkolaborasi dengan komunitas lokal dan lembaga internasional guna melakukan riset terkait kesehatan, khususnya dalam hal pengendalian tembakau dan pencegahan stunting. Ia menekankan bahwa kolaborasi ini penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Meski terbatasnya anggaran sering menjadi kendala, kita bisa berkolaborasi dengan komunitas dan lembaga internasional yang bersedia membantu dalam riset kesehatan. Dengan ini, kita bisa mendapatkan data yang valid untuk perbaikan program kedepannya,” jelasnya.
Bima juga menyoroti tiga strategi utama dalam upaya mencegah stunting, yakni edukasi, kolaborasi, dan penambahan sumber daya atau amunisi. Menurutnya, upaya ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga mencakup kesehatan mental dan pola asuh yang lebih baik.
Selain itu, Bima mengumumkan rencana pemerintah untuk meluncurkan program “Makan Bergizi Gratis” yang akan diterapkan mulai awal tahun mendatang. Program ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, sehingga kepala daerah diharapkan dapat segera mempersiapkan pelaksanaan program tersebut di wilayahnya.
Bima mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersikap optimis dan berkolaborasi dalam menghadapi tantangan kesehatan dan kesejahteraan sosial menuju Indonesia Emas 2045.
“Mari kita tingkatkan komitmen bersama, rapatkan barisan, dan jemput masa depan yang lebih sehat dan sejahtera,” pungkasnya.
