Kabar Ngetren/Ternate – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia untuk memperkuat perencanaan pembangunan guna mendukung visi Indonesia Emas 2045. Inisiatif ini juga diterapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara, yang tengah fokus meningkatkan efektivitas pembangunan di wilayahnya.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, menyampaikan hal ini dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025, di Sahid Bela Hotel Ternate pada Selasa, (30/4).
“Indonesia berkomitmen untuk menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan di tingkat daerah haruslah sejalan dengan visi tersebut,” ungkap Yusharto.
Dia menekankan perlunya penggunaan paradigma baru dalam pembangunan selama 20 tahun ke depan, yang lebih merata, berkeadilan, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Paradigma ini harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di seluruh daerah.
Yusharto menambahkan bahwa kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah harus dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembangunan secara lokal, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan nasional.
“Tentu saja, ini memerlukan kolaborasi dari semua pihak terkait, termasuk komitmen dari kepala daerah hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mewujudkan visi bersama pembangunan daerah,” jelasnya.
Yusharto juga mengimbau Pemerintah Provinsi Maluku untuk melakukan pemetaan isu strategis di wilayahnya untuk ditindaklanjuti, dikembangkan, dan dicatat sebagai inovasi. Keberadaan inovasi berbasis potensi lokal ini akan mendukung tercapainya pembangunan sesuai dengan target yang ditetapkan.
Selama ini, Yusharto mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi pencapaian Pemprov Maluku Utara, khususnya dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2023 yang menempatkannya di urutan ke-15 dari 38 provinsi di Indonesia.
“Kami berharap capaian ini dapat terus ditingkatkan sehingga penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Maluku Utara, maupun di kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara dapat berjalan dengan baik,” tambahnya.
Sumber: Puspen Kemendagri, editor: eFHa.
