Kabar Ngetren/Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti pentingnya peran partai politik (parpol) dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Sekretaris BSKDN, Noudy R.P. Tendean, dalam Seminar Strategi Optimalisasi Peran dan Fungsi Partai Politik untuk Penguatan Demokrasi di Indonesia di Hotel Acacia pada Rabu, (19/6), menegaskan perlunya parpol untuk mengoptimalkan proses rekrutmen dan kaderisasi demi melahirkan kader-kader berkualitas.
“Idealnya partai politik dapat berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, sehingga berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah berpihak pada kepentingan dan aspirasi masyarakat,” ungkap Noudy.
Menurutnya, rekrutmen dan kaderisasi yang optimal akan membantu parpol menyaring calon pemimpin yang memiliki komitmen dan kapabilitas untuk membawa perubahan positif bagi bangsa.
Namun, Noudy mengakui bahwa proses rekrutmen dan kaderisasi partai masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum adanya sistem kaderisasi yang jelas, serta dominasi pimpinan partai dalam proses seleksi calon anggota legislatif. Sumber rekrutmen politik seringkali masih berdasarkan faktor primordial seperti agama, hubungan daerah, kesetiaan, dan kedekatan dengan pemimpin partai.
Akbar Ali, Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare, juga menambahkan bahwa keterbatasan finansial menghambat parpol dalam melaksanakan kaderisasi dan pendidikan politik kepada anggota partai dan masyarakat. “Pendidikan politik sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif dan tanggung jawab warga negara dalam pelaksanaan demokrasi,” ujar Akbar. Sayangnya, keterbatasan ini membuat parpol cenderung merekrut anggota yang populer di masyarakat namun kurang memiliki kapasitas intelektual yang memadai.
Syarif Hidayat, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), membenarkan pandangan tersebut. Berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Indonesia telah cukup berhasil menjaga partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Namun, secara kualitas, praktik demokrasi yang berlangsung belum mencerminkan karakter demokrasi yang substantif karena minimnya kapasitas kader akibat sistem kaderisasi yang kurang optimal.
Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, juga menyoroti isu penyederhanaan parpol. Ia menilai bahwa sedikit parpol yang mengakar dan berbasis kebutuhan ideologis masyarakat akan lebih efektif dalam menjalankan peran mereka.
“Catatan demokrasi kita yang serius sampai kapan kita mau memelihara multi partai, ujung-ujungnya KKN. Semua keputusan outputnya tawar menawar. Itu bahayanya,” pungkas Hamdi.
Optimalisasi peran parpol melalui peningkatan proses rekrutmen dan kaderisasi menjadi langkah penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, parpol dapat lebih efektif dalam menyaring dan mendidik calon pemimpin yang berkualitas, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan lebih baik.
