Kabar Ngetren/Jakarta – Dalam Kuliah Umum Program Pendidikan Reguler (PPRA) Angkatan 66 dan 67 Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI di Auditorium Lemhannas RI, Jakarta pada Selasa, (30/7), Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Dewan Pengawas Yayasan Pembela Tanah Air Pusat (YAPETA), Bambang Soesatyo (Bamsoet), menekankan urgensi pembentukan matra ke-IV Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan menghadirkan Angkatan Siber (AS). Penambahan angkatan ini bertujuan untuk memperkuat tiga matra yang telah ada: Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).
Bamsoet menyampaikan bahwa posisi geopolitik Indonesia sangat strategis dan rawan, berhadapan langsung dengan negara-negara yang tergabung dalam Five Power Defence Arrangement (FPDA) seperti Malaysia, Singapura, Australia, Selandia Baru, dan Britania Raya. Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam arena pertarungan geopolitik antara Rusia, China, dan Amerika Serikat.
“Dunia kini memasuki era internet of military things/internet of battlefield things, di mana operasi militer dapat dikendalikan dari jarak jauh dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Hal ini terlihat dalam konflik-konflik terbaru seperti perang Rusia-Ukraina dan Palestina-Israel,” ujar Bamsoet.
Bamsoet menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memperkenalkan perang generasi V (G-V) Siber, di mana data dan informasi menjadi pusat gravitasi. Negara-negara seperti Singapura, Jerman, dan Tiongkok telah membentuk angkatan siber sebagai matra tersendiri, dengan Tiongkok memiliki pasukan siber terbesar di dunia yang diprediksi mencapai 145 ribu personel.
“Jika tidak segera diantisipasi, dampak perang G-V bisa jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan perang konvensional. Negara yang memiliki kekuatan siber dapat melumpuhkan objek vital seperti pembangkit listrik, cadangan minyak, dan operasional alutsista militer,” jelas Bamsoet.
Bamsoet menambahkan bahwa dalam menghadapi potensi ancaman siber, penting untuk memastikan bahwa alat tempur dan infrastruktur kritis yang dibeli dari luar negeri harus diproteksi dengan mengganti beberapa codingnya, sehingga pabrikan asal tidak lagi memiliki kendali penuh.
“Hal ini penting untuk meminimalisir risiko dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Bamsoet.
Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum YAPETA Tinton Soeprapto, Dewan Pengawas YAPETA sekaligus KSAD ke-25 Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo, Deputi Pendidikan Lemhannas Marsekal Muda TNI Andi Heru, dan Direktur Operasional Lemhannas Brigjen TNI Jainudin.