Kabar Ngetren/Badung – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Nusra) untuk melakukan pengecekan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) melalui penyelenggara Pemilu di daerah masing-masing. Imbauan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Bali & Nusa Tenggara di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Selasa (30/7).
Berdasarkan data dari Kemendagri per 29 Juli 2024, jumlah DP4 di Bali mencapai 3.310.234 jiwa dari total 4.361.106 penduduk. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), DP4 tercatat sebanyak 4.020.723 jiwa dari total 5.666.314 penduduk, sedangkan di Nusa Tenggara Timur (NTT), jumlah DP4 adalah 4.019.413 jiwa dari total 5.675.711 penduduk.
“Nah, khusus untuk di Bali-Nusra, Bali itu dari 4,3 juta penduduk, sebanyak 3,3 juta adalah DP4 yang sudah diserahkan. Data ini akan divalidasi dan dicek ke lapangan. NTB dan NTT jumlahnya hampir sama, total potensi pemilih di Bali-Nusra mencapai 11 juta lebih,” jelas Mendagri.
Mendagri mengarahkan Pemda untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri dalam pengecekan, verifikasi, dan validasi data DP4. Data ini bersifat dinamis dan dapat berubah karena berbagai faktor, seperti pindah domisili, perubahan status kependudukan, kematian, atau warga yang baru mencapai usia pemilih.
“Ini adalah tugas pemerintah daerah untuk membantu KPU dalam proses validasi. Dukcapil akan memberikan input terkait perubahan data, seperti warga yang wafat, pindah, atau yang baru memasuki usia pemilih,” tambah Mendagri.
Selain itu, Mendagri juga menekankan pentingnya pemenuhan jumlah kebutuhan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sebagai petugas ketertiban di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Satlinmas, yang bekerja sama dengan Satpol-PP, Polri, dan TNI, berperan penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
“Jumlah Linmas diperlukan adalah 12 ribu lebih untuk NTB, 97 ribu untuk NTT, dan 23 ribu untuk Bali. NTT memiliki kebutuhan terbanyak,” ujar Mendagri.
Mendagri juga mengingatkan Pemda untuk menganggarkan kebutuhan anggaran bagi aparat keamanan, termasuk TNI, Polri, Satpol PP, dan Satlinmas. Anggaran ini penting untuk memastikan kesiapan dan keamanan selama Pilkada Serentak 2024.
“Pemda perlu fokus pada penganggaran untuk Linmas karena mereka berada di garis depan dalam pelaksanaan Pilkada. TNI dan Polri tidak boleh masuk TPS, sementara Satpol PP juga harus dianggarkan untuk pengamanan,” pungkasnya.
