Kabar Ngetren/Jakarta – Indonesia tengah dihadapkan pada paradoks ekonomi yang mengkhawatirkan. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi nasional terus menunjukkan angka positif. Namun, ironisnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur terus meningkat akibat banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Konsumsi masyarakat yang kuat menjadi tulang punggung ekonomi, tetapi justru tidak mampu mencegah penurunan produktivitas industri dalam negeri. Fenomena ini menjadi alarm yang harus segera ditangani agar tidak semakin memperburuk kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup mereka.
Tindakan cepat dari Presiden Prabowo Subianto dalam menangani krisis yang dialami PT Sritex patut diapresiasi. Kasus kebangkrutan Sritex bersama dengan perusahaan lain, termasuk Sepatu Bata, menggambarkan bagaimana sektor manufaktur domestik kesulitan bersaing. Ini terjadi bahkan ketika ekonomi Indonesia tumbuh dengan kekuatan konsumsi masyarakat yang dominan. Logikanya, konsumsi dalam negeri yang kuat harusnya berdampak positif bagi kesehatan industri dalam negeri. Namun, realitas menunjukkan sebaliknya; banyak perusahaan lokal yang terpaksa memberhentikan karyawannya karena tidak mampu berkompetisi dengan produk impor murah.
Salah satu masalah utama yang dihadapi industri manufaktur lokal adalah lonjakan produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri. Produk-produk ini dijual dengan harga murah yang sering kali terkesan dumping, mengancam keberlangsungan industri nasional. Dalam data terbaru dari Kementerian Tenaga Kerja, tercatat bahwa lebih dari 52.993 pekerja mengalami PHK pada Januari hingga Oktober 2024. Bahkan, jumlah ini diperkirakan akan meningkat hingga mencapai 70.000 pekerja pada akhir tahun.
Kondisi ini diperparah dengan 10 juta generasi muda (Gen-Z) yang tidak melanjutkan pendidikan maupun bekerja. Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, seharusnya sektor manufaktur mampu menyerap angkatan kerja lebih banyak, tetapi kenyataannya, lapangan pekerjaan justru semakin terbatas akibat persaingan dari produk impor.
Menanggapi krisis yang dialami Sritex, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Tenaga Kerja untuk mencari solusi penyelamatan. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang, Minggu, (2710), menyatakan bahwa pemerintah akan segera mengambil langkah untuk menyelamatkan 50.000 karyawan Sritex yang terancam kehilangan pekerjaan. Tidak hanya itu, Sritex kini menanggung utang sebesar 1,597 miliar dolar AS atau sekitar Rp 25 triliun.
Para ekonom dan praktisi bisnis menekankan pentingnya kebijakan tata niaga yang berpihak pada industri lokal. Regulasi impor manufaktur yang lebih ketat perlu diterapkan agar pasar domestik tidak terdominasi oleh produk luar. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas seharusnya dapat dirasakan oleh semua pihak, terutama sektor industri yang menjadi motor penggerak perekonomian nasional.
Paradoks pertumbuhan ekonomi dan tingginya angka PHK di sektor manufaktur mengindikasikan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan perlu disesuaikan agar lebih menyentuh kebutuhan industri lokal. Langkah penyelamatan PT Sritex oleh Presiden Prabowo merupakan contoh positif, namun perlu diikuti dengan kebijakan menyeluruh yang memperkuat daya saing manufaktur dalam negeri. Dengan demikian, ekonomi Indonesia tidak hanya tumbuh di atas kertas, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Bambang Soesatyo.
Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Wakil Ketua Umum koordinator Polhukam KADIN Indonesia/Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Borobudur, Trisakti, Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN)
Follow Official WhatsApp Channel KN Official untuk mendapatkan artikel-artikel terkini, Klik Di sini.
Yuk! baca artikel menarik lainnya di Google News.
