Kabar Ngetren/Surakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengimbau seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam rangka mendukung kelancaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Menurutnya, mitigasi dini sangat penting agar potensi konflik yang dapat terjadi selama Pilkada dapat diatasi lebih awal dan tidak meluas.
“Tujuan kita adalah memastikan Pilkada Serentak berjalan kondusif, damai, dan memberikan manfaat positif yang dapat mempersatukan bangsa,” ujar Bima Arya dalam acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif kepada Stakeholder dalam Pilkada Serentak 2024 yang berlangsung di Alila Hotel, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu, (9/11).
Guna mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan konflik, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus bekerja sama dengan berbagai pihak terkait. Bima Arya menegaskan bahwa ia mendapat mandat khusus dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian untuk mengawal desk Pilkada, memastikan seluruh tahapan berjalan aman dan tertib.
Dalam rangka pengawasan, Kemendagri telah mengoperasikan situation room untuk memantau secara langsung berbagai potensi masalah yang mungkin muncul selama proses Pilkada. Fasilitas ini memungkinkan deteksi dini terhadap berbagai persoalan, seperti netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan laporan terkait proses Pilkada.
“Melalui situation room ini, kita bisa memantau dan menangani setiap potensi masalah. Misalnya, jika ada yang didiskualifikasi, laporan terkait netralitas ASN, semuanya akan diidentifikasi dan dimitigasi secepat mungkin. Jangan sampai konflik menjadi besar dan tak terkendali,” tegas Bima.
Bima Arya juga menekankan pentingnya netralitas ASN dalam proses Pilkada. Ia meminta agar seluruh ASN, Penjabat (Pj.) kepala daerah, hingga kepala desa bersikap netral dan mendukung pelaksanaan Pilkada yang adil dan jujur. Apabila ada ASN yang terbukti melanggar netralitas selama Pilkada, maka akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kepada kepala desa, Wamendagri juga menyampaikan harapannya agar mereka berperan aktif dalam menyukseskan Pilkada yang berkualitas. Salah satu upaya konkret yang dapat dilakukan adalah membantu Kemendagri mengoptimalkan proses perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemilih pemula. Hal ini penting agar para pemilih pemula dapat menggunakan hak pilihnya secara maksimal.
“Peran kepala desa tidak hanya sekadar menjaga netralitas dan menghindari politik praktis, tetapi juga turut serta dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui Pilkada yang transparan dan bermartabat,” pungkas Bima Arya.
