Kabar Ngetren/Surabaya – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa stabilitas politik adalah kunci utama untuk mewujudkan Pilkada yang damai dan berkualitas. Dalam kesempatan tersebut, Bima mengingatkan masyarakat tentang risiko konflik sosial-politik yang bisa muncul akibat perbedaan pilihan politik dan potensi dampaknya pada kehidupan bermasyarakat.
“Kita harus menyadari ada risiko perpecahan yang panjang dan dalam dari setiap konflik politik. Biasanya, dampak dari konflik ini lebih dirasakan oleh pengikut dibandingkan pemimpinnya,” ujar Bima dalam acara Sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN dan Kepala Desa/Perangkat Desa dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Minggu, (10/11).
Bima Arya menekankan bahwa peningkatan kualitas pelaksanaan Pilkada dapat dilakukan melalui dua aspek utama. Pertama, pelaksanaan pemilihan harus mengedepankan integritas, efisiensi, dan keadilan sehingga setiap suara rakyat benar-benar dihargai. Kedua, meningkatkan partisipasi politik dengan memastikan keterlibatan semua elemen masyarakat, termasuk pemilih pemula dan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
“Kelompok pemilih marginal, rentan, dan penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dalam pemilu. Kita harus memastikan mereka dapat menggunakan hak pilihnya dengan mudah,” tambah Bima.
Selain itu, Bima Arya menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan aparatur desa. Netralitas ASN sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas birokrasi. Aparatur desa, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diperbaharui melalui UU Nomor 3 Tahun 2024, juga diharapkan menjunjung tinggi netralitas tanpa dipengaruhi kepentingan politik.
“Kami meminta ASN dan aparatur desa untuk tetap netral dan menghindari segala bentuk pengaruh politik yang dapat mencederai integritas birokrasi,” ujar Bima.
Bima juga menegaskan pentingnya kerja sama antarpemangku kepentingan, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparatur desa, dan pemerintah pusat, guna menciptakan Pilkada yang adil dan berkualitas. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjaga netralitas seluruh pihak terkait dan menghindari potensi konflik.
Di akhir penyampaiannya, Bima Arya mengapresiasi masyarakat Jawa Timur yang dikenal aktif, kritis, dan berkontribusi positif dalam proses demokrasi. Ia juga mengajak semua pihak untuk menjaga persatuan dan persaudaraan di tengah perbedaan pilihan politik agar suasana Pilkada tetap kondusif.
“Mari bersama-sama kita jaga agar tidak terjadi konflik yang membelah masyarakat, yang memecah, dan menyebabkan perpecahan yang mendalam,” tutupnya.
