Kabar Ngetren/Bandung – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, menegaskan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur adalah keputusan strategis untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah dan mengurangi risiko bencana di Jakarta. Menurutnya, pemindahan ini bukan hanya bertujuan untuk mendekatkan pusat pemerintahan dengan wilayah timur Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Saat ini, hampir 50 persen wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan terhadap banjir yang rendah, dengan siklus banjir yang semakin dekat setiap tahunnya. Idealnya, kota besar seperti Jakarta memerlukan sistem yang mampu menangani banjir dengan siklus minimal 50 tahunan,” ujar Yusharto dalam kuliah umum pada program Pendidikan Reguler (Dikreg) LII Sesko TNI Tahun Anggaran 2024 di Graha Widya Adibrata, Sesko TNI Bandung, Selasa, (12/11).
Lebih lanjut, Yusharto menjelaskan bahwa pemindahan IKN ke Kalimantan juga bertujuan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yang selama ini terjadi antara Pulau Jawa dan daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Dengan pemindahan IKN, pemerintah berharap dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di sekitar wilayah IKN yang dapat membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur serta wilayah sekitarnya.
“Dalam perkembangan terkini, pembangunan Ibu Kota Nusantara telah menunjukkan progres yang sangat pesat. Di antaranya, pembangunan Istana Negara, perkantoran, fasilitas kementerian/lembaga, serta fasilitas untuk korps diplomatik. Semua ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pembangunan IKN,” tambahnya.
Terkait dengan pengelolaan keamanan di IKN, Yusharto menyampaikan bahwa Kemendagri akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah Ibu Kota Negara. Salah satu mitra utama adalah Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), yang akan berkolaborasi dengan kepala desa, lurah, camat, hingga pejabat setingkat bupati atau wali kota administratif yang telah ditugaskan di wilayah IKN.
“Kerja sama ini sangat penting agar pengamanan dan pemeliharaan keamanan di wilayah IKN dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak,” ujar Yusharto.
Yusharto juga menekankan pentingnya kerja sama pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat, dan media. Semua pihak ini perlu bersinergi untuk memastikan pembangunan IKN dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak sangat penting dalam menciptakan IKN yang berbasis inovasi dan keberlanjutan.
“Melalui sinergi ini, kita bisa memastikan bahwa setiap elemen dalam masyarakat ikut berkontribusi dalam pembangunan IKN dan memaksimalkan potensi Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan yang maju dan modern,” tambahnya.
Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur bukan hanya sebuah langkah fisik dalam memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia dan mengurangi ketimpangan antar wilayah.
