Kabar Ngetren/Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menjaga keterbukaan informasi publik (KIP). Upaya ini dilakukan melalui penerbitan sejumlah regulasi yang menjadi landasan hukum, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemerintah Daerah, serta Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
“Kami memastikan bahwa informasi selalu ter-update dan terjaga kualitas serta kuantitasnya,” ungkap Bima dalam acara Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 di Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta, Rabu (13/11).
Bima menambahkan, publik dapat mengakses berbagai informasi mengenai Kemendagri, termasuk profil pimpinan, ringkasan program dan kegiatan, serta data barang dan jasa melalui website resmi. Sarana dan prasarana telah disiapkan untuk mendukung pengelolaan informasi, seperti ruang layanan publik yang mudah diakses, fasilitas bagi penyandang disabilitas, serta aplikasi dan website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
“Kami juga menyediakan call center yang dapat diakses publik terkait pelaksanaan Pilkada, sehingga warga dapat terlibat aktif, mengakses informasi, dan melaporkan hal-hal penting,” ujar Bima.
Bima menekankan pentingnya pengelolaan informasi yang baik agar bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, Kemendagri berkomitmen meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola informasi di internal Kemendagri dan pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan berkala yang bertujuan menjaga kualitas dan kuantitas informasi yang diberikan.
Selain itu, Kemendagri terus mendorong digitalisasi guna mendukung keterbukaan informasi publik. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah menyediakan ruang pemantauan yang informasinya selalu diperbarui, termasuk oleh pemerintah daerah.
Dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo, Kemendagri juga menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2024, yang dapat diakses publik melalui kanal YouTube.
“Publik dapat memahami berbagai program strategis pemerintah, sekaligus memberikan kritik dan masukan secara langsung,” kata Bima.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, Muchlis Hamdi, dan Plh. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Aang Witarsa Rofik.
