Kabar Ngetren/Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Forum Diskusi Aktual (FDA) bertajuk “Strategi Optimalisasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tahap Prabencana Berbasis Partisipasi Publik”. Diskusi ini menjadi langkah penting dalam merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi bencana melalui pendekatan inovatif dan partisipasi aktif masyarakat.
Plh. Sekretaris BSKDN, Tomy V. Bawulang, menyoroti perlunya perubahan pola pikir dari reaktif menjadi preventif dalam mitigasi bencana.
“Diskusi ini diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi referensi strategis, dan BSKDN akan mengawalnya sebagai hub strategi kebijakan,” ujar Tomy dalam acara yang berlangsung di Golden Boutique Hotel, Jakarta, Rabu, (20/11).
Menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2023 yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), seluruh daerah di Indonesia memiliki risiko bencana. Sebanyak 13 provinsi dan 168 kabupaten/kota masuk dalam kategori risiko tinggi, sementara 25 provinsi dan 346 kabupaten/kota berada dalam kategori risiko sedang.
Tomy menekankan pentingnya komitmen kepala daerah dalam menangani kebencanaan sebagai prioritas fundamental.
“Kita harus mendorong para pemimpin daerah untuk lebih peduli dan proaktif dalam memitigasi risiko bencana,” tambahnya.
Tomy juga menyoroti peran besar program-program pra bencana seperti Desa Tangguh Bencana (Destana), Kampung Siaga Bencana (KSB), dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Program ini bertujuan membangun budaya kesiapsiagaan di masyarakat.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi, menggarisbawahi perlunya kajian risiko bencana sebagai dasar pembangunan berkelanjutan.
“Perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan kerusakan lingkungan menjadi faktor yang meningkatkan ancaman bencana. Kajian risiko bencana harus menjadi acuan utama dalam perencanaan pembangunan,” tegasnya.
Tenaga Ahli Sekretariat Nasional SPAB Kemendikdasmen, Jamjam Muzaki, menyampaikan bahwa sektor pendidikan memiliki peran strategis dalam upaya penanggulangan bencana.
“Kami fokus meningkatkan kapasitas kelembagaan di satuan pendidikan dan tata kelola penanggulangan bencana, khususnya pada tahap prabencana,” ungkapnya.
BSKDN dan para pemangku kepentingan terus berupaya mengoptimalkan mitigasi bencana berbasis inovasi daerah dan partisipasi publik. Hal ini menjadi langkah penting dalam menciptakan Indonesia yang lebih tangguh menghadapi risiko bencana di masa depan.
Follow Official WhatsApp Channel KN Official untuk mendapatkan artikel-artikel terkini, Klik Di sini.
Yuk! baca artikel menarik lainnya di Google News.
