Kabar Ngetren/Jakarta – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, memaparkan sejumlah tantangan yang menghambat pelaksanaan inovasi di tingkat pemerintah daerah. Dalam forum bertema Urgensi Evaluasi dan Pengukuran Dampak Inovasi untuk Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Daerah yang digelar di Aula Prof Agus Dwiyanto, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Selasa, (3/12), Yusharto menyoroti berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan anggaran hingga kurangnya budaya inovasi.
Menurut Yusharto, beberapa faktor utama yang menghambat inovasi di daerah adalah:
1. Keterbatasan anggaran untuk riset dan pengembangan. Indonesia hanya mengalokasikan 0,24% dari GDP untuk inovasi, jauh tertinggal dibandingkan negara maju seperti Amerika Serikat (3,4%) atau China (2,4%).
2. Budaya organisasi yang stagnan. Banyak organisasi enggan menghentikan program yang kurang berhasil, sehingga menghambat perbaikan atau inovasi baru.
3. Kurangnya hilirisasi inovasi. Meskipun banyak inovasi telah dikembangkan, implementasi di tingkat daerah masih belum optimal.
4. Keterbatasan infrastruktur teknologi dan SDM.
Tantangan lain meliputi kurangnya kompetensi teknis, infrastruktur yang tidak memadai, literasi digital yang rendah, dan isu keamanan data.
“Keengganan untuk menutup program yang gagal adalah salah satu mental block yang harus diatasi. Dengan mengubah mindset, kita dapat menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi,” tegas Yusharto.
Untuk mengatasi tantangan ini, Yusharto menyarankan beberapa langkah strategis:
Peningkatan kepemimpinan visioner. Pemimpin daerah diharapkan mampu mendorong perubahan melalui kebijakan yang mendukung inovasi.
Penguatan kompetensi SDM. Pelatihan teknis dan manajerial bagi aparatur pemerintah daerah sangat penting untuk mendukung inovasi.
Kerja sama lintas sektor. Kolaborasi dengan akademisi, sektor swasta, dan komunitas diperlukan untuk mempercepat adopsi inovasi.
Pembangunan budaya inovasi. Proyek-proyek perubahan yang berkelanjutan diharapkan dapat menciptakan ekosistem inovasi di lingkungan Pemda.
“Jika kepemimpinan dan kompetensi masih kurang, kita perlu mendorong kerja sama lintas sektor. Dengan budaya inovasi yang kuat, inovasi dapat menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan,” tambah Yusharto.
Yusharto juga menyoroti pentingnya hilirisasi inovasi, di mana hasil inovasi dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah.
“Pemda harus menjadi unit utama yang memanfaatkan hasil inovasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” jelasnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan hambatan inovasi di daerah dapat diatasi, sehingga tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berdaya saing dapat tercapai.
