Kabar Ngetren/Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024, Kementerian Perhubungan menggelar serangkaian kegiatan penting yang menegaskan komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi. Salah satunya adalah penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pemberian apresiasi kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) terbaik dalam pencegahan korupsi.
Acara yang diselenggarakan pada Kamis, (5/12), di Kantor Kementerian Perhubungan ini turut dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intelijen), Prof. Reda Manthovani. Dalam pidato kuncinya, Prof. Reda menyoroti pentingnya keseimbangan antara penindakan, pencegahan, dan pendidikan dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Korupsi masih menjadi tantangan besar yang menghambat pembangunan dan menyebabkan kebocoran anggaran. Upaya pemberantasan korupsi harus melibatkan kerja keras, kerja cerdas, dan komitmen kolektif,” tegas Prof. Reda Manthovani.
JAM Intelijen juga menekankan bahwa semangat antikorupsi adalah prioritas utama Pemerintah Indonesia, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Reda menjelaskan pendekatan strategis berbasis tiga pilar utama yang menjadi landasan pemberantasan korupsi di Indonesia:
1. Pencegahan: Penguatan sistem untuk menutup celah korupsi, termasuk melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
2. Pendidikan: Membangun budaya antikorupsi dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menolak dan melaporkan korupsi, serta mempraktikkan gaya hidup sederhana.
3. Penindakan: Fokus pada pemulihan kerugian negara dan menciptakan efek jera melalui pendekatan progresif dalam penanganan kasus-kasus korupsi.
Kementerian Perhubungan, sebagai mitra strategis Kejaksaan dalam pengamanan pembangunan infrastruktur transportasi, memegang peranan penting dalam memastikan pembangunan yang efektif, transparan, dan bebas korupsi. Prof. Reda mengapresiasi inisiatif Kementerian Perhubungan yang berfokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan dan mendukung pembangunan infrastruktur yang akuntabel.
“Penandatanganan Pakta Integritas dan penghargaan untuk UPT terbaik merupakan langkah signifikan untuk menciptakan budaya kerja yang berintegritas,” ujar Prof. Reda.
Kementerian Perhubungan diharapkan terus memperkuat sinergi dengan Kejaksaan dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi permasalahan hukum guna memastikan pembangunan yang bersih dan transparan.
Melalui kegiatan HAKORDIA 2024, Kejaksaan dan Kementerian Perhubungan menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan nasional yang bebas dari korupsi, transparan, dan akuntabel. Inisiatif ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan memberikan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga-lembaga negara.
