Kabar Ngetren/Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Isu-Isu Strategis dalam Sistem Kepemiluan di Indonesia”. Diskusi yang berlangsung pada Kamis, (23/1), di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri ini dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.
Acara ini menghadirkan sejumlah pakar kepemiluan dari berbagai bidang yang turut berdiskusi mengenai tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas Pemilu di Indonesia. Dalam sambutannya, Wamendagri Bima Arya menegaskan pentingnya pendekatan ilmiah dan partisipasi publik untuk menghasilkan sistem pemilu yang lebih baik.
“Diskusi ini adalah langkah awal untuk menyusun rekomendasi strategis. Ke depan, kami juga ingin melibatkan daerah agar partisipasi publik semakin luas,” ujar Bima Arya.
FGD ini menyoroti berbagai isu strategis terkait kepemiluan, seperti:
1. Revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada, apakah akan berada di bawah payung omnibus law politik atau tetap pada dua undang-undang terpisah.
2. Presidential threshold dan dampak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencalonan presiden oleh semua partai politik.
3. Manfaat dan dampak Pilkada langsung dibandingkan Pilkada melalui DPRD, khususnya terkait biaya politik yang tinggi.
4. Keserentakan Pemilu dan dampaknya terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat.
“Kita ingin fokus pada isu-isu utama, namun masukan tambahan tetap kami harapkan,” tambah Bima Arya.
Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, dalam laporannya menyatakan optimisme atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, melalui diskusi ini, pihaknya berupaya memetakan permasalahan utama yang memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia serta mengeksplorasi model demokrasi yang ideal.
“Kami berharap dapat menggali sistem kepemiluan yang sesuai dengan nilai budaya Indonesia dan tantangan global, sehingga menghasilkan rekomendasi perbaikan yang nyata,” ujar Yusharto.
Diskusi ini juga menghadirkan berbagai pakar seperti Saiful Mujani (PPIM), Khoirunnisa Nur Agustyati (Perludem), Burhanuddin Muhtadi (Indikator Politik Indonesia), hingga Marcus Mietzner (Universitas Nasional Australia). Kehadiran para pakar ini memberikan perspektif yang komprehensif dalam menyusun langkah strategis demi masa depan demokrasi Indonesia.
