Kabar Ngetren/Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Universitas Pertahanan RI (UNHAN) dan Universitas Borobudur Jakarta mengatakan Pembobolan penerimaan negara telah menjadi isu yang terus mengemuka dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Fenomena ini tidaklah baru, namun telah lama menjadi perhatian dan memicu upaya untuk mencari solusi yang lebih efektif. Dari berbagai pemikiran dan gagasan yang telah berkembang, kini muncul wacana untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) atau Badan Layanan Penerimaan Negara (BLPN) sebagai langkah untuk mengamankan penerimaan negara dari berbagai modus kejahatan, termasuk korupsi dan penyelundupan.
Kisah-kisah mengenai pembobolan penerimaan negara oleh oknum aparatur negara telah menjadi pengetahuan umum dan sering menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Modus operandi yang digunakan pun bervariasi, mulai dari korupsi skala kecil hingga skala besar yang merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. Beberapa kasus mega skandal pembobolan penerimaan negara yang terungkap pada tahun 2023 menjadi bukti nyata akan kompleksitas masalah ini.
Meskipun wacana membentuk BLPN atau BPN sebagian besar dipicu oleh kasus-kasus besar yang telah terungkap, namun memiliki dasar yang kuat pada rentetan kasus sebelumnya yang telah menjadi sorotan publik. Sejarah mencatat bagaimana institusi negara, seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pernah mengalami sanksi yang berat akibat perilaku oknum yang menyalahgunakan wewenangnya. Bahkan, pada masa lalu, pemerintah terpaksa mengambil langkah ekstrim dengan membebastugaskan institusi tersebut dari sebagian besar tugas dan fungsi.
Saat ini, terungkapnya kasus baru terkait mega korupsi pengelolaan sumber daya alam, seperti penambangan timah ilegal, semakin memperkuat urgensi pembentukan BPN. Kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah akibat tindakan ilegal tersebut menunjukkan bahwa pembobolan penerimaan negara adalah masalah yang harus segera diatasi.
Dalam konteks ini, pembentukan BPN bukanlah sebuah langkah yang berlebihan, melainkan sebuah langkah strategis yang perlu dipertimbangkan secara serius. Melalui BPN, diharapkan akan tercipta lembaga yang lebih fokus dan efektif dalam mengamankan penerimaan negara, baik dari segi pajak maupun PNBP. Sebagai bagian dari upaya bersama untuk melindungi dan mengamankan penerimaan negara, pembentukan BPN menjadi langkah yang relevan dan penting untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. eFHa.
