Kabar Ngetren/Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengulas kesuksesan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia dalam sebuah diskusi publik yang diselenggarakan oleh Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Jerman Perwakilan Indonesia dan Timor Leste bersama mitra lokalnya, The Habibie Center. Diskusi bertajuk “Menelaah Pesta Demokrasi: Pembelajaran dari Dinamika dalam Pelaksanaan serta Hasil Pemilihan Umum 2024” ini menjadi wadah untuk membahas dinamika kompleks yang terjadi selama pemilu.
Widyaiswara Ahli Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Gatot Setyo Tamtomo, menjadi pembicara utama dalam acara tersebut. Gatot memaparkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mencapai 81,78 persen. Walaupun ada sedikit penurunan dibandingkan Pilpres 2019, angka ini tetap menunjukkan tren positif dalam partisipasi pemilih sejak 2014, yang mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi politik.
Papua mencatatkan tingkat partisipasi tertinggi dalam Pemilu 2024 dengan lebih dari 95 persen pemilih hadir. Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gorontalo mengikuti dengan tingkat partisipasi masing-masing sebesar 89 persen dan 88 persen. Sebaliknya, Sumatera Utara dan Sumatera Barat mencatat tingkat partisipasi terendah, yakni 78 persen dan 78,9 persen, namun angka ini tetap menunjukkan partisipasi yang signifikan.
“Sementara itu, Sumatera Utara dan Sumatera Barat mencatat tingkat partisipasi terendah, yaitu 78 persen dan 78,9 persen, namun masih menunjukkan tingkat partisipasi yang signifikan,” kata Gatot di The Habibie Center, Jakarta, Selasa, (25/6).
Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar pada November mendatang, Kemendagri telah menyiapkan berbagai langkah. Langkah-langkah tersebut termasuk dukungan fasilitasi pendanaan dan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah yang sinkron antara pusat dan daerah.
Seusai Pilkada, Kemendagri juga akan mengadakan orientasi bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta anggota DPRD untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang tugas dan tanggung jawab. KAS Jerman Perwakilan Indonesia dan Timor Leste turut mendukung dalam penyusunan instrumen orientasi tersebut.
Diskusi publik ini dihadiri oleh 30 mahasiswa dari universitas terkemuka di Jakarta. Selain itu, hadir pula narasumber dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) dan perwakilan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang memberikan wawasan kepada peserta.
