Kabar Ngetren/PURBALINGGA – Pada tahun 2024, APBD Kabupaten Purbalingga akan difokuskan pada pemulihan ekonomi daerah pasca dampak Pandemi Covid-19, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2024 telah diserahkan kepada Ketua DPRD.
“Sasaran makro pembangunan ekonomi Kabupaten Purbalingga tahun 2024 diproyeksikan: ekonomi tumbuh 4,5 – 5 persen; kemiskinan menurun pada kisaran 14 – 15 persen; pengangguran terbuka di bawah 5 persen; inflasi dijaga di angka 3,5 – 5 persen; dan Indeks Pembangunan Manusia diharapkan mencapai angka 70,16,” papar Plh Bupati Purbalingga melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Herni Sulasti, Selasa (18/7/2023) dalam rapat paripurna DPRD yang menyoroti Penyampaian Rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2024.
Selain pemenuhan belanja wajib, Pemkab Purbalingga juga akan membiayai sejumlah program kegiatan, antara lain: meningkatkan kualitas infrastruktur konektivitas wilayah dan lingkungan, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, menyelenggarakan layanan perlindungan sosial, mewujudkan akses pendidikan dan layanan kesehatan untuk semua dengan membangun kualitas layanan yang baik, mendorong gerakan membangun desa, dan lain sebagainya.
“Belanja daerah tahun 2024 juga diarahkan untuk membiayai pendanaan Pilkada serentak,” katanya.
Pada tahun 2024, Pemkab Purbalingga memproyeksikan Pendapatan Daerah sebesar Rp 2.021.496.268.000. Di dalamnya, terdapat target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 303.861.286.000.
“Proyeksi Pendapatan Daerah tersebut lebih tinggi Rp 11.928.319.000 dibandingkan dengan Pendapatan Daerah dalam APBD induk tahun 2023 sebesar Rp 2.009.567.949.000,” katanya.
Di sisi belanja, pada tahun 2024, selain masih mengalokasikan belanja wajib yang bersumber dari DAU spesifik bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pendanaan kelurahan, dan penggajian PPPK, terdapat penambahan kebutuhan belanja untuk pendanaan Pilkada sehingga berpengaruh terhadap ruang fiskal pemerintah.
“Belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 2.077.196.268.000,” imbuhnya.
Melalui perbandingan pendapatan dan belanja, terdapat defisit sebesar Rp 55.700.000.000. Defisit tersebut akan ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2023, yang besarnya diproyeksikan sebesar Rp 53.000.000.000, serta pencairan dana cadangan Pilkada sebesar Rp 6.000.000.000.
“Sedangkan untuk kelebihannya, yaitu sebesar Rp 3.300.000.000, direncanakan akan digunakan untuk menambah penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD, khususnya PDAM untuk program hibah sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (SR-MBR),” katanya. (Gn/Prokompim)
Kabar Ngetren
