Jakarta – Pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan, termasuk DPR RI, khususnya Presiden Prabowo Subianto yang baru dilantik, diminta untuk memberikan solusi terhadap permasalahan illegal drilling dan illegal refinery yang kini menjadi perhatian publik.
Masalah ini melibatkan banyak masyarakat yang diduga terlibat dalam praktik pengeboran dan pengolahan minyak ilegal, terutama di Pulau Sumatera.
Jumlah mereka yang cukup besar membuat pemerintah perlu mempertimbangkan langkah-langkah yang memastikan kelangsungan hidup masyarakat jika kegiatan tersebut dihentikan secara sepihak.
Hal ini disampaikan dalam Diskusi Publik yang mengangkat tema dampak dan solusi illegal drilling di Indonesia, yang digelar oleh SuaraNetizen+62 di Resto Muse Makassar, Jakarta Selatan, pada Kamis (14/11).
Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber, termasuk perwakilan Dirtipidter Bareskrim Polri, AKP Wawan Purnama, ahli ekonomi Prof. Dr. Anthony Budiman, dan Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi.
Selain itu, acara juga dihadiri akademisi, praktisi hukum, ekonom, dan aktivis lingkungan.
Para ahli dalam diskusi tersebut mengungkapkan bahwa praktik illegal drilling dan illegal refinery tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi negara, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius.
Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Selatan, praktik ini mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Provinsi Sumatera Selatan.
Dampak ekonomi yang ditimbulkan sangat besar, dengan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp7,02 triliun per tahun, sementara kerusakan lingkungan yang diakibatkan mencapai Rp4,87 triliun.
Diskusi ini bertujuan untuk mempertemukan berbagai pandangan dari aspek hukum, ekonomi, dan kebijakan publik guna merumuskan solusi yang efektif.
Salah satu peserta diskusi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menangani masalah ini.
“Illegal drilling adalah masalah kompleks yang melibatkan berbagai pihak. Selain kerugian bagi negara, kerusakan lingkungan yang terjadi sangat berdampak buruk bagi masyarakat setempat. Pendekatan menyeluruh dan kebijakan yang kuat diperlukan untuk menghentikan aktivitas ilegal ini,” ujar salah satu narasumber.
Hasil diskusi diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berguna bagi pemerintah, khususnya dalam menyusun langkah-langkah efektif untuk mencegah dan menindak kegiatan illegal drilling dan illegal refinery.
Rekomendasi ini diharapkan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam 100 hari kerja Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
SuaraNetizen+62 menyatakan komitmennya untuk terus mengangkat isu-isu strategis yang berdampak pada kepentingan negara dan masyarakat.
Media ini juga berupaya mendorong diskusi konstruktif yang dapat menghasilkan solusi nyata untuk berbagai permasalahan bangsa. (Tim/Nss)
