Kabar Ngetren/Jakarta – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menginisiasi pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) regional sebagai solusi atas kian terbatasnya lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah. Inisiatif ini selaras dengan arahan nasional melalui Perpres 12 Tahun 2025, yang menargetkan pengelolaan sampah mencapai 100% pada 2029 dan minimal 50% pada tahun 2025.
Gagasan tersebut disampaikan usai Gubernur Luthfi melakukan audiensi dengan Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, di Jakarta, Selasa, (15/4).
“Kabupaten/kota sudah mulai kesulitan lahan. Karena itu, kita akan bangun TPST secara zonasi regional, supaya tidak dipikul sendiri-sendiri, tapi gotong royong,” jelas Gubernur Luthfi.
Rencana zonasi ini akan melibatkan koordinasi lintas wilayah di 35 kabupaten/kota, dengan gubernur sebagai penanggung jawab regional. Luthfi menegaskan, pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tapi harus dikolaborasikan lintas sektor dan wilayah.
Langkah awalnya, seluruh bupati dan wali kota akan dikumpulkan untuk menerima arahan langsung dari Menteri LHK mengenai pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.
Beberapa inovasi pengelolaan sampah telah diterapkan di Jawa Tengah, di antaranya:
TPST Jeruk Legi Cilacap: Mengolah sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF), kapasitas 150 ton/hari.
TPST BLE Banyumas: Produksi RDF, paving, dan budidaya magot.
PLTSa Putri Cempo Solo: Kapasitas 450 ton/hari menghasilkan 5 MW energi listrik.
88 Desa Mandiri Sampah: Apresiasi terhadap desa-desa yang berhasil kelola sampah secara mandiri.
Selain itu, dukungan dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) juga dimanfaatkan untuk membangun TPST Regional di Magelang, dengan kapasitas 200 ton/hari, serta pengolahan di Rembang, Temanggung, dan Jepara.
Menteri LHK Hanif Faisol menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Gubernur Luthfi. Ia menegaskan pentingnya tindakan nyata dan kontrol dari pemerintah provinsi terhadap daerah yang masih tertinggal dalam pengelolaan sampah.
“Kami akan intervensi melalui pembangunan waste to energy, dan solusi pengelolaan hilir lainnya. Gubernur harus kontrol penuh,” ujar Hanif.
Sementara itu, Kepala DLHK Jateng, Widi Hartanto, melaporkan bahwa saat ini sudah terdapat 46 TPA aktif di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Namun jumlah itu belum cukup untuk mengatasi volume sampah yang terus meningkat.
Dengan visi kuat dari Gubernur Ahmad Luthfi dan sinergi lintas wilayah, Jawa Tengah menatap masa depan dengan optimisme. Pembangunan TPST regional dan adopsi teknologi ramah lingkungan menjadi solusi strategis untuk mewujudkan Jateng bebas sampah dan mendukung target nasional 2029.
Yuk! baca artikel menarik lainnya di
Google News
.
