Kabar Ngetren/Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor terus menggalakkan upaya penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di kalangan warganya. Dalam rangka meningkatkan kepemilikan IKD, Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar Gebyar Administrasi Kependudukan (Adminduk) Tahun 2024 di Gedung Laga Satria, Pakansari Cibinong. Kamis, 4/4.
Ribuan warga memadati lokasi acara yang turut dihadiri oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu, Direktur Dafdukcapil AS Tavipiyono, serta pejabat daerah lainnya.
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyampaikan pentingnya aktivasi KTP digital di smartphone, dengan menekankan bahwa penerapan IKD akan menghemat anggaran belanja blangko KTP-el serta mempermudah layanan adminduk secara efektif.
Teguh Setyabudi menjelaskan bahwa telah tersedia 8 layanan permohonan dokumen kependudukan melalui aplikasi IKD, termasuk perubahan data kependudukan dan permohonan dokumen lainnya.
Fokus utama Dukcapil saat ini adalah menyukseskan 9 layanan prioritas sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), dengan IKD sebagai basis utama.
Setelah memberikan arahan, Dirjen Dukcapil menyerahkan secara simbolis 10 ribu blangko KTP-el ke Disdukcapil Kabupaten Bogor, yang diterima oleh Pj. Bupati Bogor Asmawa Tosepu.
Asmawa Tosepu menyebut Gebyar Adminduk sebagai langkah cepat Pemkab Bogor untuk mempercepat aktivasi IKD, sesuai arahan Pemerintah Pusat. Dia menegaskan pentingnya dokumen kependudukan sebagai dasar kepastian hukum untuk akses ke layanan publik.
Kadisdukcapil Hadijana menjelaskan bahwa kegiatan Gebyar Adminduk mencakup sosialisasi IKD dan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan, dengan target 1.200 hingga 2.000 pemohon.
Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini sangat tinggi, dengan lebih dari 400 pendaftaran online dan jumlah yang lebih besar lagi yang mendaftar langsung di lokasi acara.
Gebyar Adminduk tidak hanya melayani masyarakat Kabupaten Bogor, tetapi juga terbuka bagi masyarakat luar daerah yang ingin mencetak ulang KTP mereka, dengan syarat tanpa perubahan data.
Dengan demikian, Gebyar Adminduk menjadi upaya konkret Pemkab Bogor untuk mempercepat adaptasi IKD dan meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan secara efektif dan terpadu. eFHa.
