Kabar Ngetren/Manokwari – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menekankan pentingnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Papua Barat Tahun 2024 sebagai momentum perbaikan pelayanan kepada rakyat.
Wetipo menegaskan bahwa urusan yang berkaitan dengan kemaslahatan rakyat tidak boleh dikompromikan, dan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan personal. Senin, (29/4).
Menurut Wetipo, setelah puluhan tahun Provinsi Papua Barat terbentuk, pemerintahannya perlu melakukan evaluasi terkait dengan apa yang telah dilakukan dan apa yang belum dilakukan melalui Musrenbang. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah memaksimalkan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) agar manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat Papua Barat.
Namun, Wetipo menegaskan bahwa Otsus bukan hanya masalah anggaran, tetapi lebih penting untuk memastikan bahwa program pemerintah di Papua berasal dari aspirasi masyarakat, karena itulah yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.
Dia juga berharap bahwa melalui pemekaran wilayah Provinsi Papua Barat, pelayanan publik dapat menjadi lebih mudah.
Wetipo meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pelaksana program pemerintahan di Papua Barat untuk memahami tugas mereka dengan baik di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Barat.
Meskipun saat ini tidak ada gubernur definitif, Wetipo berharap bahwa hasil Musrenbang akan mencerminkan visi-misi gubernur yang akan datang.
Sumber: Puspen Kemendagri, editor: eFHa.
