Kabar Ngetren/Sidoarjo – Penggusuran pedagang kaki lima (PKL) di Sidoarjo masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan sepenuhnya. Meskipun berbagai solusi telah ditawarkan, pertanyaan mendasar muncul: Mengapa penggusuran masih terjadi? Apakah pihak peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo belum menemukan solusi yang efektif?
Salah satu penyebab penggusuran yang masih terjadi adalah kurangnya lahan yang memadai untuk pedagang kaki lima. Meskipun pemerintah telah menyediakan beberapa titik di wilayah seperti Gading Fajar, namun masih belum mencukupi untuk menampung semua PKL. Hal ini menyebabkan sebagian PKL berjualan di tempat yang tidak semestinya, seperti trotoar, bahu jalan, dan taman.
Peraturan daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 seharusnya mengatur penataan dan pemberdayaan PKL, namun masih perlu revisi karena belum mampu menyelesaikan konflik antara PKL dan Satpol PP.
Pentingnya sosialisasi dan koordinasi antara Satpol PP dengan PKL tidak bisa diabaikan, karena banyak PKL yang belum memahami peraturan-peraturan yang berlaku, menyebabkan perilaku sembrono dalam berjualan.
Diperlukan solusi komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah harus membuka lahan baru yang layak dan mudah diakses, dilengkapi dengan fasilitas yang memadai.
Promosi melalui media sosial juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan adanya tempat berjualan baru di Sidoarjo.
Selain itu, pembinaan PKL melalui pelatihan dan pendampingan dalam pemasaran produk dapat meningkatkan kualitas dan daya saing PKL. Jika solusi tersebut masih kurang efektif, pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran, salah satu faktor munculnya PKL.
Jika tidak ada penyelesaian yang cepat, PKL akan semakin tidak tertib dan mengganggu keindahan kota serta akses masyarakat. Pemerintah harus mendengarkan keluhan PKL dan menyediakan solusi yang tepat, yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Keberhasilan menyelesaikan masalah penggusuran PKL di Sidoarjo tidak hanya akan memperbaiki tatanan kota, tetapi juga memberikan kesejahteraan bagi PKL dan masyarakat.
Febrianti Nur Azizah
Administrasi Publik
Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial
UniversitasMuhammadiyah Sidoarjo.
