Kabar Ngetren/Jayapura – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen untuk memfasilitasi pelaporan inovasi di wilayah Papua pada tahun 2024. Langkah ini bertujuan untuk mendorong perkembangan inovasi yang lebih signifikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Yusharto Huntoyungo, Kepala BSKDN, menjelaskan dalam audiensi di Jayapura Provinsi Papua pada Kamis, (20/6), bahwa pihaknya akan menghimpun dan menilai inovasi yang diinisiasi, diujicoba, maupun diimplementasikan di daerah Papua. Hal ini dilakukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah Papua dalam menambah jumlah inovasi lokal.
Sementara itu, untuk daerah lainnya, penilaian inovasi pada tahun 2024 akan mencakup implementasi inovasi dari tahun 2022 dan 2023. Tujuannya adalah untuk memastikan kesetaraan dalam evaluasi dan apresiasi terhadap inovasi di berbagai daerah.
Selain itu, Yusharto juga mengumumkan penambahan fitur baru pada aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID), termasuk pelaporan hasil diklat kepemimpinan yang mengandung unsur inovatif. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem inovasi di daerah dengan menyerap ide-ide inovatif dari peserta diklat.
Upaya pembinaan inovasi juga dilakukan untuk daerah-daerah kurang inovatif di wilayah Papua, termasuk Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Melalui keterlibatan Kementerian dan Lembaga lain, pemerintah berharap dapat meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dengan semua langkah ini, pemerintah berharap agar inovasi daerah di Papua dapat terus berkembang, memperkuat kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
