Kabar Ngetren/Jakarta – Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro, memaparkan kesiapan pemerintah dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. Hal ini diungkapkan dalam seminar Pilkada Damai 2024 bertema “Membangun Pilkada Sukses, Aman, Partisipatif” di Hall Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu, (5/6).
Suhajar menjelaskan bahwa Pilkada Serentak bertujuan memperkuat sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. “Melalui Pilkada Serentak, akan terwujud sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” ujarnya.
Ia menyebutkan, Pilkada Serentak juga memperkuat sistem presidensial. Sejak dimulai pada 2015, Pilkada Serentak telah dilaksanakan bertahap hingga kini memasuki tahap kelima pada 2024, yang mencakup seluruh wilayah. “Jika pada 2015 masih sebagian, sekarang serentak seluruhnya,” kata Suhajar.
Pilkada Serentak 2024 akan memilih 37 gubernur, 415 bupati, dan 93 wali kota. Suhajar menegaskan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran, sesuai amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Kami telah menyerahkan DP4 dengan jumlah pemilih potensial 207.110.768 jiwa kepada KPU,” jelasnya.
Pendanaan Pilkada Serentak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemendagri memastikan ketersediaan anggaran melalui kebijakan dan asistensi terhadap Pemda. “Kami membuat kebijakan agar pendanaan Pilkada Serentak 2024 disiapkan sejak tahun 2023,” ungkap Suhajar.
Kemendagri juga memberikan fasilitasi sarana dan prasarana, seperti kebijakan pinjam pakai aset Pemda untuk KPUD dan Bawaslu. Keamanan Pilkada akan dijaga oleh TNI-Polri dengan dukungan Satlinmas dan Satpol PP. “Jumlah Satlinmas yang sudah disiapkan mencapai 1.244.990 orang,” tambahnya.
Suhajar mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitas selama Pilkada. Ia mengharapkan sinergi seluruh pihak, termasuk peran pers, untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024. “Demokrasi penuh dengan perdebatan, dan kita terus perbaiki,” pungkasnya.
Seminar ini diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dengan narasumber seperti Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, Karo Ops Polda Metro Jaya Kombes Pol. Tory Kristianto, dan Komisioner KPU RI August Mellaz yang bergabung secara virtual.
