Kabar Ngetren/Bandung – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan optimisme dalam mencapai target percepatan penurunan kemiskinan ekstrem yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo untuk mencapai tingkat nol persen pada tahun 2024. Pernyataan ini disampaikan oleh Pelaksana Harian (Plh.) Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik (KKPP) BSKDN, Faisal Syarif, dalam laporannya pada penutupan kegiatan Forum Diskusi Aktual (FDA) Strategi Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem di Daerah. Acara tersebut berlangsung di Bandung pada Rabu, (3/7).
“Dalam rangka mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem tahun ini, kita perlu menguatkan konsolidasi, integrasi, dan kolaborasi lintas lembaga, baik dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun lembaga lainnya. Hal ini bertujuan agar setiap langkah yang kita ambil dapat mencapai sasaran tepat waktu,” ungkap Faisal.
Melalui FDA ini, BSKDN juga mendorong daerah-daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi untuk segera mengimplementasikan langkah-langkah percepatan penurunan kemiskinan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, moderator, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan FDA ini, baik secara langsung maupun virtual. Semoga forum ini memberikan dampak positif dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Indonesia,” tambahnya.
Ketua Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas dan Ekonomi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Raden Muhammad Purnagunawan, turut menyampaikan sejumlah tantangan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Di antaranya adalah efektivitas program perlindungan sosial yang masih terkendala tingginya exclusion error atau kesalahan data, serta kurangnya komplementaritas program bantuan sosial (bansos).
Raden juga menyoroti permasalahan kemiskinan yang terkonsentrasi di pedesaan dan beberapa provinsi, serta kurang optimalnya anggaran untuk program pemberdayaan ekonomi guna pengentasan kemiskinan.
“Pemerintah daerah yang berada di garis depan dengan masyarakat harus bersinergi dalam menetapkan siapa yang layak menerima bantuan sosial dan siapa yang tidak, sesuai dengan kondisi dan fakta yang ada di lapangan,” pungkasnya.
Forum diskusi ini juga dihadiri oleh sejumlah narasumber lainnya, antara lain Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kemenko PMK, Katiman Kartowinomo, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Chaerul Dwi Sapta, Guru Besar Universitas Padjajaran, Nunung Nurwanti, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, Iendra Sofyan.
