Kabar Ngetren/Jakarta – Gedung Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, menjadi saksi penting dalam gelaran rapat yang digelar Senin, (24/6). Rapat ini diprakarsai oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan untuk membahas langkah-langkah tindak lanjut dari evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2023. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menegaskan komitmen Ditjen Bina Adwil dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Rizza Kamajaya, S.IP, M.Si (Han), Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen Bina Adwil, menyampaikan perubahan signifikan dalam format Reformasi Birokrasi. “Kita telah beralih ke dikotomi RB general dan RB tematik yang sesuai dengan capaian nasional, terutama prioritas seperti pemberantasan kemiskinan, penanganan stunting, realisasi investasi, dan digitalisasi administrasi pemerintahan,” ungkapnya.
Rizza juga menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan, program, dan kegiatan dari unit kerja dengan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi.
Acara ini juga dihadiri oleh Nurfajar Aries Diana Devi, SH, MM, Ketua Tim Pendampingan Itjen Kemendagri, yang menegaskan komitmennya terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan.
“Kami sepenuhnya mendukung upaya-upaya untuk memperkuat Zona Integritas (ZI) Ditjen Bina Adwil,” katanya.
Devi juga mengingatkan untuk tidak membiarkan rencana aksi RB mengalami stagnasi, dan mendesak untuk segera berkoordinasi dengan direktorat-direktorat terkait guna menjamin pelaksanaan rencana aksi tahun 2024.
Program RB Tematik 2024: Fokus pada Inovasi dan Kolaborasi.
Program/kegiatan RB Tematik Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan tahun 2024 mencakup beberapa area strategis, seperti:
– Percepatan investasi melalui pelayanan perizinan
– Penegasan batas daerah
– Pembinaan dan pengawasan Trantibumlinmas
– Digitalisasi administrasi pemerintahan dengan konsep Smart City
– Pengentasan kemiskinan melalui penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran
– Percepatan investasi melalui kerja sama daerah
Implementasi Reformasi Birokrasi: Kolaborasi dan Keberlanjutan.
Implementasi reformasi birokrasi di Ditjen Bina Adwil melibatkan strategi pembangunan yang mencakup inisiatif dan terobosan dalam rencana aksi, serta kualitas SDM yang terlibat dalam pelaksanaan program/kegiatan RB tematik.
“Kami perlu strategi terobosan dan rencana yang matang dengan semua pihak terkait, baik internal maupun eksternal, untuk mendukung keberlanjutan Reformasi Birokrasi di Ditjen Bina Adwil,” ungkap Rizza.
Rapat ini menegaskan komitmen Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dalam menjalankan reformasi birokrasi sebagai upaya nyata untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan. Langkah-langkah konkret ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan stakeholders terkait.
