Kabar Ngetren/Bandung – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya memanfaatkan bonus demografi sebagai peluang untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris BSKDN, Noudy R.P. Tendean, saat menjadi keynote speaker dalam Forum Diskusi Aktual (FDA) Strategi Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem di Daerah. Acara ini berlangsung di Aula Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat pada Rabu, (3/7).
Noudy menyoroti bahwa tahun 2020 merupakan puncak dari bonus demografi di Indonesia, yang menunjukkan adanya potensi besar dari masyarakat produktif untuk diarahkan pada perluasan lapangan kerja. Namun, masalah kemiskinan ekstrem tidak hanya terkait dengan lapangan pekerjaan yang sempit, tetapi juga dengan akses terhadap pendidikan berkualitas, infrastruktur publik, dan informasi yang terbatas.
“Dibutuhkan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak dalam menyusun strategi kebijakan, program, dan kegiatan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Target mencapai 0 persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 menjadi tantangan bersama kita semua,” ujar Noudy.
Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan dari Kemenko PMK, Katiman Kartowinomo, menegaskan bahwa percepatan pengentasan kemiskinan adalah arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. Meskipun sulit mencapai 0 persen, pemerintah terus berupaya mendekati target tersebut dengan berbagai regulasi yang mendukung kolaborasi efektif.
“Saudara-saudara kita yang berada dalam kondisi yang sulit, seperti lansia dan disabilitas permanen, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan dukungan yang permanen. Ini adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama,” tambah Katiman.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Chaerul Dwi Sapta, menyoroti pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan koordinasi yang baik, perencanaan Musrenbangdes, Musrenbangda, dan Musrenbangnas dapat mengoptimalkan program-program untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Nunung Nurwanti, Guru Besar Universitas Padjajaran, menambahkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan harus memperhatikan dimensi multidimensionalnya, agar hasilnya lebih efektif dan berkelanjutan.
Forum diskusi ini juga dihadiri oleh sejumlah narasumber lainnya, termasuk Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Raden Muhammad Purnagunawan, dan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Iendra Sofyan.
