Kabar Ngetren/Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menjajaki kerja sama dengan Universitas Inha Korea Selatan dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan publik. Salah satu langkah dalam kerja sama ini adalah melalui pelaksanaan short course bagi para pegawai BSKDN. Program tersebut direncanakan akan digelar di Universitas Inha pada tanggal 24 Juni hingga 2 Juli 2024.
Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, mengungkapkan hal ini saat memimpin Audiensi Tindak Lanjut Rencana Kerja Sama BSKDN dengan Universitas Inha melalui ruang video conference BSKDN pada Rabu, 13/3. Yusharto berharap kerja sama ini dapat menjadi platform untuk pertukaran pengetahuan dan keterampilan guna mendorong terciptanya inovasi dalam pembuatan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dia menegaskan pentingnya memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman dari Universitas Inha dalam mengembangkan kebijakan publik yang efektif dan efisien.
Lebih lanjut, Yusharto menjelaskan bahwa peserta short course tersebut tidak hanya terdiri dari para pegawai BSKDN, tetapi juga melibatkan pegawai dari lembaga lain seperti Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kemendagri. Dia menyatakan bahwa alokasi peserta akan dikonsolidasikan agar setiap lembaga mendapatkan alokasi sekitar tujuh orang.
Materi substansi short course tersebut akan difokuskan pada analisis kebijakan publik dan studi komparasi, dengan mencermati tata kelola Kota Incheon serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah di Korea Selatan. Yusharto menambahkan bahwa Incheon sebagai smart city akan menjadi fokus dalam kaitannya dengan tata kelola digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Sementara itu, delegasi dari Universitas Inha, Myeong Seunghwan, menyambut baik kesempatan kerja sama dengan BSKDN. Dia berharap kerja sama ini dapat memperkuat peran analis kebijakan sehingga kebijakan publik yang dihasilkan dapat lebih efektif bagi masyarakat. Universitas Inha juga berkomitmen untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik mereka dengan BSKDN guna membantu memperkuat kapasitas dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. eFHa.
